Mengupas Konsep PSC Dalam Pengusahaan Hulu Migas Indonesia

blog-bplawyers

elain membuka peluang bisnis yang menggiurkan, dapat juga memberikan dampak negatif jika tidak kelola dengan baik dan cermat.

Dinamika pengusahaan migas juga tidak bisa lepas variabel padatnya modal, tingginya resiko dan canggihnya teknologi yang digunakan, terutama untuk sektor hulu migas. Kuncinya, sudah barang tentu ada pada pengusahaan sektor hulu migas oleh para pihak yang berkepentingan, terutama Negara/pemerintah sebagai aktor utamanya.

Lalu seperti apa sistem penyelenggaraan pengusahaan hulu migas yang saat ini dijalankan oleh Negara/pemerintah? Ada baiknya kita sedikit mengupas mengenai model atau konsep pengusahaan migas yang berlaku dan dijalankan oleh Negara/pemerintah kita terhadap sumber daya alam strategis ini.

Selengkapnya

Cost Recovery Sebagai Upah Investor Migas

blog-bplawyers

Salah satu tabiat alami dari investasi pengusahaan hulu migas oleh pemerintah kita adalah  disparitas modal yang tidak seimbang dengan potensi sumber daya migas yang tersedia. Dana investasi yang dibutuhkan untuk melakukan serangkaian kegiatan usaha hulu migas tentu saja tidak sedikit, biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan mulai dari tahap eksplorasi hingga ekploitasi (produksi) lazimnya menelan biaya triliunan rupiah.

Bayangkan saja, untuk mendirikan satu infrastruktur fasilitas produksi (on shore) di daratan membutuhkan dana sedikitnya AS$5 miliar atau setara dengan Rp45 triliun. Belum lagi jika pembangunannya dilakukan diatas permukaaan laut (off shore) dengan kompleksitas medan yang khas, maka dana yang dibutuhkan pun otomatis membumbung berkali-kali lipat.

Selengkapnya

Penerapan Asas Cabotage dalam Industri Migas Nasional

blog-bplawyers

Asas cabotage merupakan sebuah prinsip yang lahir dari rahim kedaulatan internal sebuah Negara atas territorial laut dan udaranya. Dalam konteks penerapannya, mungkin kita lebih sering mendengar asas cabotage dalam industri pelayaran di seluruh dunia.

Lalu apa sebenarnya asas cabotageitu? Secara sederhana, ini adalah sebuah prinsip yang memberikan hak khusus (privilege) untuk kapal-kapal penunjang operasional niaga berbendera negara yang bersangkutan untuk melakukan angkutan ke wilayahnya (pelabuhan).

Selengkapnya

Menggaet Investor Asing Dalam Industri Oil & Gas Dengan Skema BUT

blog-bplawyers

Bentuk Usaha tetap ini dapat dikategorikan sebagai jenis usaha asing, karena pada umumnya  BUT memiliki kantor pusat yang berada diluar Indonesia.

entuk Usaha Tetap (BUT) (permanent establishment) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa yaitu tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, dan lainnya.

Selengkapnya

Strategi Pengajuan Laporan Pidana

blog-bplawyers

Kemarin klien kami bertanya, “Kalau kita ajukan laporan ke polisi, bisa dituntut balik gak?” Menurut anda bagaimana?

Siapapun punya hak hukum untuk membuat laporan pidana atas suatu dugaan tindak pidana. Tapi apakah laporan tersebut punya dasar untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib?

Sepanjang yang disampaikan adalah kebenaran yang memiliki dasar hukum serta didukung alat bukti yang cukup, silahkan saja. Kalau sekedar mengajukan laporan pidana yang pokrol bambu, semua juga bisa, tapi buat apa?

Selengkapnya