Perkara Ekonomi Syariah Kini Dapat Diselesaikan Melalui Gugatan Sederhana

Perkara-Ekonomi-Syariah-Kini-Dapat-Diselesaikan-Melalui-Gugatan

Layaknya perkara gugatan perdata pada umumnya, kini perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dapat diselesaikan dalam waktu 25 hari kerja.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (“Perma Perkara Ekonomi Syariah”), kini perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui metode gugatan sederhana sebagaimana telah diterapkan dalam lingkup peradilan umum. (Baca Juga: Kini Lebih Efektif Selesaikan Perkara di Bawah 200 Juta Melalui Gugatan Sederhana)

Selengkapnya

Pengertian Kartel, KPPU dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengertian-Kartel-KPPU-dan-Persaingan-Usaha-Tidak-Sehat

Menilik dari kasus-kasus kartel di Indonesia, menjadi penting agar dapat anda pahami pengertian kartel itu sendiri. Praktik kartel disebutkan pula dalam Pasal 11, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (UU NO. 5/1999) disebutkan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Selengkapnya

Kilas Balik 5 Kasus Kartel Terbesar Di Indonesia

Kilas-Balik-5-Kasus-Kartel-Terbesar-Di-Indonesia

Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM) terbukti melakukan penetapan harga (price fixing).

Kedua perusahaan itu diputuskan terbukti melakukan praktik kartel sesuai perkara 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan kartel pada 22 Februari 2017. YIMM dan AHM terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ‎Undang-Undang No 5‎ Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). KPPU juga menghukum YIMM dengan denda Rp 25 miliar dan AHM Rp 22,5 miliar.

Selengkapnya

Apakah dimungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase diselesaikan melalui media online ?

Apakah-dimungkinkan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-diselesaikan-melalui-media-online

Dalam suatu acara seminar yang kami adakan salah satu peserta ada yang pernah menanyakan, apakah penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dapat dilakukan melalui media online ? Pada dasarnya belum ada suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit mengatur boleh atau tidaknya suatu proses arbitase diselesaikan melalui media online.

Pada dasarnya penyelesaian melalui arbitrase merupakan suatu kesepakatan antara para pihak yang dibuat secara tertulis baik ketika sebelum timbulnya sengketa atau setelah timbulnya sengketa. Dalam kesepakatan tersebut para pihak diharuskan untuk menentukan pilihan arbitrase yang dipilih apakah melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Selengkapnya

Selesaikan Sengketa Pertanahan Anda Melalui Mekanisme Mediasi

Selesaikan-Sengketa-Pertanahan-Anda-Melalui-Mekanisme-Mediasi

“Mediasi di kantor pertanahan setempat merupakan jalan penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan sebelum memutuskan membawa permasalahan yang ada ke pengadilan.”

Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan yang dapat dipastikan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sebenarnya terdapat jalur penyelesaian lain yang belum banyak diketahui masyarakat luas yaitu mediasi di kantor pertanahan setempat.

Dalam perkembangannya, mediasi mulai sering dijadikan salah satu pilihan dalam menyelesaian sengketa di bidang pertanahan. Berikut kami sampaikan contoh 2 (dua) kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yang dipimpin oleh mediator dari kantor pertanahan setempat, yaitu:

Selengkapnya