SIMAK ! Begini Tahapan Penanganan Tindak Pidana Korporasi

SIMAK-Begini-Tahapan-Penanganan-Tindak-Pidana-Korporasi

Saat ini, modus kejahatan semakin berkembang. Kejahatan tidak melulu dilakukan oleh individu, tetapi juga institusi seperti korporasi. Menyikapi hal ini, setahun lalu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Namun, dalam kenyataannya korporasi ikut melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) dan dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana hingga tidak tersentuh proses hukum. Tak jarang persoalan pemidanaannya juga menjadi perdebatan di kalangan aparat penegak hukum. Karenanya, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Selengkapnya

SEMUA PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI DARI MENTERI KEUANGAN BERALIH KE OJK

SEMUA-PERMOHONAN-PAILIT-PERUSAHAAN-ASURANSI-DARI-MENTERI-KEUANGAN-BERALIH-KE-OJK

Perusahaan asuransi yang telah dicabut izin nya sekalipun, tidak dapat mengajukan permohonan pailit secara sukarela tanpa persetujuan menteri keuangan yang beralih ke OJK.

Pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi sudah terjadi di Indonesia sejak berdirinya Pengadilan Niaga. Perusahaan Asuransi, bila dianalogikan sama dengan Bank, juga berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dengan jumlah nasabah yang cukup besar. Oleh karenanya, proses kepailitan terhadap perusahaan asuransi menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah memiliki kepentingan jika sudah menyangkut dana masyarakat.
Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU No. 37/2004”) bahwa ada syarat-syarat untuk mengajukan pengajuan pailit terhadap debitor-debitor tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sebagai berikut:

Selengkapnya

Ini Dua Alternatif Eksekusi Gadai Saham

Ini-Dua-Alternatif-Eksekusi-Gadai-Saham

Sebelum melangkah pada bagian praktik eksekusi gadai saham, kita pahami terlebih dahulu mengenai pengertian gadai dan saham itu sendiri.

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, Gadai adalah “suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang  bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadnya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Selengkapnya

4 Jenis Perselisihan Hubungan Kerja Yang Harus Anda Ketahui

4-Jenis-Perselisihan-Hubungan-Kerja-Yang-Harus-Anda-Ketahui

Sebenarnya ada pembatasan terhadap hal yang menjadi perselisihan hubungan kerja. Tidak semua hal dapat diperselisihkan. Misalnya, mutasi merupakan hak dari perusahaan. Jika ada karyawan yang merasa keberatan dan mangkir dari tugasnya, jika lebih dari 5 hari karyawan tidak bekerja, maka dianggap mengundurkan diri.

Jangan sampai perusahaan malah terjebak dengan keberatan karyawan terkait mutasi. Jika persoalan tersebut berusaha diselesaikan melalui musyawarah bahkan hingga melibatkan pihak ketiga (tripartit), maka justru akan dinilai menjadi perselisihan hubungan kerja. Lebih jauh, hal tersebut berpotensi menjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan hubungan Industrial. Padahal, ini tidak termasuk dalam 4 jenis perselisihan hubungan industrial yang harus diselesaikan di pengadilan.

Selengkapnya

Apakah Benar Pemutusan Hubungan Kerja Hanya Dapat Dilakukan Oleh Pihak Perusahaan ?

Apakah-Benar-Pemutusan-Hubungan-Kerja-Hanya-Dapat-Dilakukan-Oleh-Pihak-Perusahaan

Pemahaman masyarakat luas terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan merupakan hal yang keliru. Jika merujuk pada UU Ketenagakerjaan PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dengan perusahaan. Dengan demikian PHK dapat terjadi karena adanya inisatif dari pihak perusahaan atau pihak karyawan yang bersangkutan.

Baik yang dilakukan oleh pihak karyawan ataupun perusahaan, PHK tetap harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaa) dan Peraturan Perusahaan yang berlaku. Dalam hal PHK diawali dengan adanya permohonan pengunduran diri dari pihak karyawan maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan yang berlaku.

Selengkapnya