3 TAHAPAN PELAKSANAAN PUTUSAN KPPU YANG WAJIB DIPAHAMI

“Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap putusan tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri”

Dalam perkara persaingan usaha, jika pelaku usaha yang dikenai sanksi dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di pengadilan negeri. Selanjutnya, putusan pengadilan negeri terkait keberatan tersebut masih terbuka kasasi bagi yang tidak puas. Lalu bagaimana eksekusinya jika putusan KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap? baca juga: persyaratan yang perlu dipahami oleh pelaku usaha sebelum membuat laporan perkara persaingan usaha.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), sudah mengatur tentang pelaksanaan putusan Majelis Komisi, seperti dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 44 ayat (1) UU Persaingan Usaha menyebutkan bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporannya kepada komisi.

Untuk lebih jelasnya, berikut tahapan pelaksanaan putusan komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No.1/2010), dan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (Perma No.3/2005), maupun UU Persaingan Usaha. Antara lain:

  1. Tahapan Pertama Jangka Waktu dan Monitoring
  2. Dalam hal terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi sampai dengan lewatnya waktu 14 hari sejak putusan diterima, maka Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan. Terkait monitoring, maka Sekretaris Komisi akan melakukan monitoring pelaksanaan Putusan Komisi untuk menilai pelaksanaan putusan Komisi dan apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi.

  3. Tahapan Kedua, Apabila Pelaku usaha menolak melaksanakan Putusan dan tidak melakukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan.
  4. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan Putusan Majelis KPPU dan tidak pula melakukan upaya hukum keberatan, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 44 ayat (4) UU Persaingan Usaha).

  5. Tahap Eksekusi Putusan
  6. Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap putusan tersebut Komisi akan dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Ketentuan penetapan eksekusi ini dipertegas dalam Perma N0.3/2005. Pasal 7 ayat (1) dinyatakan permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara yang bersangkutan. Sementara terhadap permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.

baca juga: jika lebih dari 1 pelaku usaha yang berbeda kedudukannya, kemana mengajukan keberatan terhadap putusan yang sama?.      

Demikian tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPPU terhadap Putusan atas perkara persaingan usaha. Upaya dan tahapan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan UU Persaingan Usaha.

Silahkan download Undang-Undang dan Peraturan terkait:

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

 

BP Lawyers dapat membantu anda

Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan Persaingan Usaha khususnya persoalan pelaksanaan putusan KPPU atau pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Author :

Iskandar DP, S.H

bplawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*