INILAH ALASAN KENAPA IZIN PIRT PANGAN HARUS MENJADI IZIN EDAR BPOM

INILAH-ALASAN-KENAPA-IZIN-PRODUKSI-INDUSTRI-RUMAH-TANGGA-PANGAN-HARUS-MENJADI-IZIN-EDAR-BPOM

Banyak industri rumah tangga yang bisnisnya tumbuh sehingga kapasitas produksi meningkat, kemasan menyesuaikan bahkan produkpun makin variatif. Tentunya, aspek legalitasnya juga harus diperhatikan. Seperti apa?

Sebelum lebih jauh membahas alasan kenapa izin Produksi Industri Rumah Tangga pangan (PIRT) harus menjadi Izin Edar BPOM. Tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu Pangan Produksi?

Menurut Perka BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Perka BPOM Hk 03/2012), dijelaskan, yang dimaksud dengan Pangan Produksi adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Selengkapnya

Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadinya Kepailitan?

Bagaimana-Tanggung-Jawab-Direksi-Dalam-Hal-Terjadinya-Kepailitan

Pembuktian akan hal ini dalam proses peradilan, harus dilihat dalam konteks penyebab terjadinya pailit.”

Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perusahaan sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor. Sehingga berlakulah sita umum. Selanjutnya, dalam proses pailit harta perusahaan dilakukan pemberesan oleh seorang kurator untuk menyelesaikan seluruh hutangnya kepada kreditor.

Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan pailit. Bisa saja terjadi karena kegagalan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis, sehingga bisnisnya tidak tumbuh atau karena salah strategi. Akan tetapi, di sisi lain bisa juga pailit terjadi, karena kesalahan atau kelalaian direksi dalam mengelola perusahaan. Yang menjadi penting untuk dibuktikan, apakah ada unsur kesengajaan yang menyebabkan perusahaan rugi, hingga akhirnya berimbas pada kepailitan. Lalu bagaimana tanggung jawab direksi dalam proses pailit sebuah perusahaan?

Selengkapnya

LANGKAH PENGUSAHA AGAR TIDAK TERKENA DENDA AKIBAT TERLAMBAT MEMBAYAR UPAH PEKERJA

LANGKAH-PENGUSAHA-AGAR-TIDAK-TERKENA-DENDA-AKIBAT-TERLAMBAT-MEMBAYAR-UPAH-PEKERJA

Undang-undang mendefinisikan upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam bisnis ada saja kendala yang mengakibatkan cash flow perusahaan terganggu. Sehingga salah satu akibatnya, pengusaha terlambat membayarkan upah pekerja. Pengusaha harus memahami konsekuensi hukum jika terjadi keterlambatan pembayaran upah tersebut.

Selengkapnya

PERSYARATAN YANG PERLU DIPAHAMI OLEH PELAKU USAHA SEBELUM MEMBUAT LAPORAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

PERSYARATAN-YANG-PERLU-DIPAHAMI-OLEH-PELAKU-USAHA-SEBELUM-MEMBUAT-LAPORAN-PERKARA-PERSAINGAN-USAHA

Dalam laporan pelanggaran persaingan usaha, banyak juga yang ditolak atau tidak dapat diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena tidak sesuai dengan bentuk dan syarat laporan yang ditentukan. Berikut tips agar laporan anda sesuai dengan ketentuan agar dapat diterima oleh KPPU.

Sebelum lebih jauh kita membahas tentang bentuk dan syarat laporan dalam perkara persaingan usaha. Perlu diketahui dahulu siapa saja yang dapat menjadi pelapor dalam perkara persaingan usaha?

Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) pasal 38 ayat (1) dan (2), menyatakan:

Selengkapnya

3 HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN AGAR YAYASAN ANDA TIDAK DIAMBIL ALIH PEMERINTAH

3-HAL-YANG-HARUS-DIPERHATIKAN-AGAR-YAYASAN-ANDA-TIDAK-DIAMBIL-ALIH-PEMERINTAH
Pemerintah dapat mengambilalih suatu Yayasan dalam hal kepengurusan suatu kegiatan Yayasan tersebut mengalami permasalahan yang berkaitan dengan izin usaha atau permasalah internal pengurus dan Pembina yang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha tersebut. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah demi kemajuan dan kelangsungan Yayasan serta kepentingan umum. Meskipun Undang Undang Nomor  16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan) sendiri tidak mengatur mengenai tata cara dan prosedur pengambil alihan suatu Yayasan oleh Pemerintah.

Agar Yayasan Anda tidak diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka 3 hal ini harus anda perhatikan:

Jangan biarkan perseteruan antara para pengurus dan pengawas maupun Pembina Yayasan terlalu lama

Konflik antara pengurus dan Pembina terjadi berlarut-larut), seringkali, konflik di dalam Yayasan yang melibatkan pengurus dan dewan pembina dapat menjadi alasan untuk pemerintah melakukan pengambilalihan pengurusan yayaysan.

Hal ini dapat kita jumpai pada beberapa kasus, seperti Yayasan Trisakti yang diambil alih oleh Pemerintah demi alasan penyelesaian konflik dan HAM khususnya hak mendapatkan pendidikan).

Selengkapnya