3 TAHAPAN PELAKSANAAN PUTUSAN KPPU YANG WAJIB DIPAHAMI

3-TAHAPAN-PELAKSANAAN-PUTUSAN-KPPU-YANG-WAJIB-DIPAHAMI

“Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap putusan tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri”

Dalam perkara persaingan usaha, jika pelaku usaha yang dikenai sanksi dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di pengadilan negeri. Selanjutnya, putusan pengadilan negeri terkait keberatan tersebut masih terbuka kasasi bagi yang tidak puas. Lalu bagaimana eksekusinya jika putusan KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap? baca juga: persyaratan yang perlu dipahami oleh pelaku usaha sebelum membuat laporan perkara persaingan usaha.

Selengkapnya

BATASAN RANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN YANG HARUS ANDA KETAHUI AGAR TIDAK DIJATUHI SANKSI

BATASAN-RANGKAP-JABATAN-DI-PERUSAHAAN-YANG-HARUS-ANDA-KETAHUI-AGAR-TIDAK-DIJATUHI-SANKSI

“Tidak semua rangkap jabatan direksi dapat dikenai sanksi. Namun ada batasannya”.

Bagi Anda Direksi atau Komisaris yang berencana untuk menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain (rangkap jabatan), sebaiknya perlu memperhatikan ketentuan dalam persaingan usaha, agar tidak terlibat dalam perkara persaingan usaha.

Kasus yang pernah mencuat antara lain dalam Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2003 tentang Bongkar Muat Peti Kemas oleh PT. Jakarta International Container Terminal (JICT). Dalam putusannya, KPPU menyebutkan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 26 (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Hal mana Wibowo S. Wirjawan sebagai Presiden Direktur di kedua perusahaan, yang dinilai berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Lebih lanjut, KPPU dalam putusannya memerintahkan Wibowo S. Wirjawan untuk mengundurkan diri dari salah satu jabatan.

Selengkapnya

DAPATKAH PERUSAHAAN MELAKUKAN MUTASI TANPA PERLU PERSETUJUAN KARYAWAN?

DAPATKAH-PERUSAHAAN-MELAKUKAN-MUTASI-TANPA-PERLU-PERSETUJUAN-KARYAWAN

“Perusahaan selaku pemberi kerja berhak untuk melakukan mutasi terhadap karyawannya sepanjang hal tersebut diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama.”

Sering kali tindakan penempatan (mutasi) yang dilakukan perusahaan dianggap oleh karyawan sebagai upaya pemecatan secara halus. Namun jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), faktanya hal tersebut diatur dan dimungkinkan untuk dilakukan oleh perusahaan.

Selengkapnya

3 TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG WAJIB ANDA KETAHUI

3-TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERSELISIHAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-YANG-WAJIB-ANDA-KETAHUI

“Wah, saya baru tahu kalau mau memberhentikan karyawan ada prosedur nya? Investor asing belum tentu tahu soal ini pak,” ujar salah satu Klien kami, direktur perusahaan Penanaman Modal Asing. Secara prinsip, masyarakat dianggap harus tahu hukum ketika peraturan telah dipublikasikan. Kami tidak akan membahas bagaimana publikasi yang dilakukan Negara agar masyarakat bisa mengetahui suatu peraturan sudah diberlakukan.

Namun yang menjadi perhatian kami adalah, agar pengusaha dapat mendapatkan edukasi dan advokasi agar dapat mengetahui ketentuan yang berlaku dan bagaimana mematuhinya. Dan tentunya yang tepenting, jangan sampai menjadi persoalan hukum yang malah menghambat bisnisnya.

Selengkapnya

INILAH ALASAN KENAPA IZIN PIRT PANGAN HARUS MENJADI IZIN EDAR BPOM

INILAH-ALASAN-KENAPA-IZIN-PRODUKSI-INDUSTRI-RUMAH-TANGGA-PANGAN-HARUS-MENJADI-IZIN-EDAR-BPOM

Banyak industri rumah tangga yang bisnisnya tumbuh sehingga kapasitas produksi meningkat, kemasan menyesuaikan bahkan produkpun makin variatif. Tentunya, aspek legalitasnya juga harus diperhatikan. Seperti apa?

Sebelum lebih jauh membahas alasan kenapa izin Produksi Industri Rumah Tangga pangan (PIRT) harus menjadi Izin Edar BPOM. Tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu Pangan Produksi?

Menurut Perka BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Perka BPOM Hk 03/2012), dijelaskan, yang dimaksud dengan Pangan Produksi adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Selengkapnya