Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadinya Kepailitan?

Pembuktian akan hal ini dalam proses peradilan, harus dilihat dalam konteks penyebab terjadinya pailit.”

Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perusahaan sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor. Sehingga berlakulah sita umum. Selanjutnya, dalam proses pailit harta perusahaan dilakukan pemberesan oleh seorang kurator untuk menyelesaikan seluruh hutangnya kepada kreditor.

Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan pailit. Bisa saja terjadi karena kegagalan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis, sehingga bisnisnya tidak tumbuh atau karena salah strategi. Akan tetapi, di sisi lain bisa juga pailit terjadi, karena kesalahan atau kelalaian direksi dalam mengelola perusahaan. Yang menjadi penting untuk dibuktikan, apakah ada unsur kesengajaan yang menyebabkan perusahaan rugi, hingga akhirnya berimbas pada kepailitan. Lalu bagaimana tanggung jawab direksi dalam proses pailit sebuah perusahaan?

Direksi memiliki peran yang sangat sentral dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan didirikan.  Kewenangan lain yang diberikan, secara hukum antara lain direksi diberi kewenangan untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena kewenangan yang diberikan oleh kepada direksi sangat besar maka ketika terjadi pailit terhadap perusahaan maka akan dilihat sejauh mana peran direksi, apakah telah melaksanakan kebijakan yang sudah tepat atau tidak. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (‘UU No. 40/2007”) pasal 92 ayat 2 mensyaratkan kepada direksi:

“Direksi diberikan kewenangan untuk menjalankan perusahaan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar”

Lebih lanjut, dalam Pasal 97 ayat 1 dan 2 UU No. 40/2007 disebutkan:

“Direksi bertanggung jawab atas perseroan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1”

“Pengurusan sebagaimana dimaksud atas ayat 1, wajib dilaksanakn setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”

Setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perseroan, jika kepailitan tersebut terjadi akibat kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab atas tindakan direksi tersebut harus dinyatakan dalam sebuah putusan yang menyatakan pailitnya perusahaan diakibatkan oleh tindakan direksi. Dalam situasi tersebut harta pribadi direksi ikut disita untuk dilakukan pemberesan guna pembayaran bagi pihak ketiga atau kreditor.

Hal mana merujuk pada ketentuan Pasal 104 UU No.40/2007 yang menegaskan:

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”

Sebagai contoh Kesalahan atau kelalaian Direksi yang menyebabkan terjadi pailit diantaranya : Direksi tanpa persetujuan komisaris atau tidak sesuai dengan yang diatur oleh Anggaran Dasar atau UU No.40/2007, kemudian Direksi tersebut menggunakan uang perusahaan untuk berinvestasi diperusahaan lain, atau menggunakan untuk bisnis lain diluar bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan atau bahkan tidak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan. Tindakan direksi tersebut menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Pertanggung jawaban Direksi dalam pailit juga dikenakan kepada mantan anggota direksi terhitung dalam jangka waktu masa jabatan 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit terhadap perusahaan yang dinyatakan bersalah atau lalai. Namun sepanjang direksi dapat membuktikan telah melakukan pengurusan perusahaan dengan tepat, penuh tanggung jawab dan beritikad baik sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar perusahaan, maka direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhdap kepailitan yang menimpa perusahaan. Dalam Pasal 104 ayat 4 UU No. 40/2007 disebutkan:

Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

  1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pembuktian akan hal ini dalam proses peradilan, harus dilihat dalam konteks penyebab terjadinya pailit. Apakah disebabkan oleh tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang direksi, atau pailit terjadi karena tidak bisa dihindarkan walaupun direksi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya penuh tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Kita bisa melihat apda kasus runtuhnya Nokia, berakhirnya Friendster dan bisnis lainnya.

Baca juga artikel berikut Dewan Komisaris Tidak Dapat Sepenuhnya Lepas Dalam Suatu Kepailitan Perusahaan.

BP Lawyers dapat membantu anda

Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang dalam perusahaan anda. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Author :

Ali Imron S.H.I

bplawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*