Dapatkah Permohonan Pailit Diajukan Atas Utang Berdasarkan Perjanjian yang Memuat Klausula Arbitrase ?

Dapatkah-Permohonan-Pailit-Diajukan-Atas-Utang-Berdasarkan-Perjanjian-yang-Memuat-Klausula-Arbitrase

“ Adanya klausula arbitrase tidak menghilangkan kompetensi pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit.”

Adanya pemilihan forum arbitrase dalam suatu perjanjian secara otomatis menghilangkan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa yang timbul terkait perjanjian tersebut. Baik sengketa tersebut termasuk perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

Namun hal tersebut tidak berlaku dalam ruang lingkup pengadilan niaga, khususnya dalam perkara kepailitan.

Selengkapnya

Menyoal Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase Di Indonesia

Menyoal-Kelebihan-dan-Kekurangan-Arbitrase-Di-Indonesia

Kini Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cukup populer di kalangan bisnis. Aturan main tentang arbitrase di Indonesia diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).
Dalam banyak literatur dikatakan hal yang menjadi kelebhan dari forum arbitrase dibandingkan lembaga peradilan adalah:

Kerahasiaan sengketa tetap terjamin;

Lembaga arbitrase dan para arbiter terikat janji suci kerahasiaan terhadap seluruh kasus arbitrase yang ditanganinya. Sehingga, kasus yang masuk di arbitrase tidak tercium oleh media dan publik. Dalam bisnis hal ini akan sangat menguntungkan. Apalagi bagi bisnis yang berkaitan dengan konsumen akhir. Pemberitaan soal sengketa sangat buruk bagi bisnis mereka.

Selengkapnya

2 Syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk Membatalkan Perjanjian Melalui Arbitrase

2-Syarat-Yang-Harus-Dipenuhi-Untuk-Membatalkan-Perjanjian-Melalui-Arbitrase

Dalam berbagai kontrak konstruksi, properti, transportasi dan kontrak komersial lainnya jamak kita temui klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya. Hal ini membawa konsekwensi, jika salah satu pihak hendak membatalkan kontrak bisnis tersebut, maka tidak dapat melalui pengadilan, melainkan tetap harus diajukan melalui forum arbitrase.

Hal ini masih senafas dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Selengkapnya

Apakah dimungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase diselesaikan melalui media online ?

Apakah-dimungkinkan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-diselesaikan-melalui-media-online

Dalam suatu acara seminar yang kami adakan salah satu peserta ada yang pernah menanyakan, apakah penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dapat dilakukan melalui media online ? Pada dasarnya belum ada suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit mengatur boleh atau tidaknya suatu proses arbitase diselesaikan melalui media online.

Pada dasarnya penyelesaian melalui arbitrase merupakan suatu kesepakatan antara para pihak yang dibuat secara tertulis baik ketika sebelum timbulnya sengketa atau setelah timbulnya sengketa. Dalam kesepakatan tersebut para pihak diharuskan untuk menentukan pilihan arbitrase yang dipilih apakah melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Selengkapnya

Hal-Hal Berikut Dapat Mengakibatkan Perjanjian Anda Berakhir

HAL-HAL-BERIKUT-DAPAT-MENGAKIBATKAN-PERJANJIAN-ANDA-BERAKHIR

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kecuali jika di kemudian hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali jika adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Atau dapat juga disebabkan adanya alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) setidaknya mengatur terdapat 10 alasan berakhirnya (hapus) suatu perjanjian, yaitu:

Selengkapnya