2 Syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk Membatalkan Perjanjian Melalui Arbitrase

2-Syarat-Yang-Harus-Dipenuhi-Untuk-Membatalkan-Perjanjian-Melalui-Arbitrase

Dalam berbagai kontrak konstruksi, properti, transportasi dan kontrak komersial lainnya jamak kita temui klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya. Hal ini membawa konsekwensi, jika salah satu pihak hendak membatalkan kontrak bisnis tersebut, maka tidak dapat melalui pengadilan, melainkan tetap harus diajukan melalui forum arbitrase.

Hal ini masih senafas dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Selengkapnya

Apakah dimungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase diselesaikan melalui media online ?

Apakah-dimungkinkan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-diselesaikan-melalui-media-online

Dalam suatu acara seminar yang kami adakan salah satu peserta ada yang pernah menanyakan, apakah penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dapat dilakukan melalui media online ? Pada dasarnya belum ada suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit mengatur boleh atau tidaknya suatu proses arbitase diselesaikan melalui media online.

Pada dasarnya penyelesaian melalui arbitrase merupakan suatu kesepakatan antara para pihak yang dibuat secara tertulis baik ketika sebelum timbulnya sengketa atau setelah timbulnya sengketa. Dalam kesepakatan tersebut para pihak diharuskan untuk menentukan pilihan arbitrase yang dipilih apakah melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Selengkapnya

Hal-Hal Berikut Dapat Mengakibatkan Perjanjian Anda Berakhir

HAL-HAL-BERIKUT-DAPAT-MENGAKIBATKAN-PERJANJIAN-ANDA-BERAKHIR

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kecuali jika di kemudian hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali jika adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Atau dapat juga disebabkan adanya alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) setidaknya mengatur terdapat 10 alasan berakhirnya (hapus) suatu perjanjian, yaitu:

Selengkapnya

Bagaimana Menentukan Forum Arbitrase Yang Tepat Dalam Suatu Perjanjian ?

BAGAIMANA-MENENTUKAN-UPAYA-PENYELESAIAN-DALAM-SUATU-PERJANJIAN

Dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas Kebebasan Berkontrak (pacta sunt servada) sebagaimana dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mana maksudnya adalah para pihak yang telah bersepakat bebas untuk menentukan hal-hal terkait kesepakatannya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma – norma yang berlaku di masyarakat seperti kesusilaan dan ketertiban umum. Salah satunya termasuk bebas untuk menentukan pilihan forum penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian tersebut.

Selengkapnya

Pergeseran Kedudukan Antara Putusan Arbitrase Internasional Dan Putusan Arbitrase Nasional

PERGESERAN-KEDUDUKAN-ANTARA-PUTUSAN-ARBITRASE-INTERNASIONAL-DAN-PUTUSAN-ARBITRASE-NASIONAL

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) menganut asas teritorial dalam menentukan apakah suatu putusan arbitrase termasuk dalam putusan arbitrase nasional atau internasional. Dalam Pasal 1 butir 9 UU Arbitrase, telah ditentukan sebagai berikut:

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”

Selengkapnya