PERSYARATAN YANG PERLU DIPAHAMI OLEH PELAKU USAHA SEBELUM MEMBUAT LAPORAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

PERSYARATAN-YANG-PERLU-DIPAHAMI-OLEH-PELAKU-USAHA-SEBELUM-MEMBUAT-LAPORAN-PERKARA-PERSAINGAN-USAHA

Dalam laporan pelanggaran persaingan usaha, banyak juga yang ditolak atau tidak dapat diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena tidak sesuai dengan bentuk dan syarat laporan yang ditentukan. Berikut tips agar laporan anda sesuai dengan ketentuan agar dapat diterima oleh KPPU.

Sebelum lebih jauh kita membahas tentang bentuk dan syarat laporan dalam perkara persaingan usaha. Perlu diketahui dahulu siapa saja yang dapat menjadi pelapor dalam perkara persaingan usaha?

Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) pasal 38 ayat (1) dan (2), menyatakan:

Selengkapnya

3 HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN AGAR YAYASAN ANDA TIDAK DIAMBIL ALIH PEMERINTAH

3-HAL-YANG-HARUS-DIPERHATIKAN-AGAR-YAYASAN-ANDA-TIDAK-DIAMBIL-ALIH-PEMERINTAH
Pemerintah dapat mengambilalih suatu Yayasan dalam hal kepengurusan suatu kegiatan Yayasan tersebut mengalami permasalahan yang berkaitan dengan izin usaha atau permasalah internal pengurus dan Pembina yang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha tersebut. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah demi kemajuan dan kelangsungan Yayasan serta kepentingan umum. Meskipun Undang Undang Nomor  16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan) sendiri tidak mengatur mengenai tata cara dan prosedur pengambil alihan suatu Yayasan oleh Pemerintah.

Agar Yayasan Anda tidak diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka 3 hal ini harus anda perhatikan:

Jangan biarkan perseteruan antara para pengurus dan pengawas maupun Pembina Yayasan terlalu lama

Konflik antara pengurus dan Pembina terjadi berlarut-larut), seringkali, konflik di dalam Yayasan yang melibatkan pengurus dan dewan pembina dapat menjadi alasan untuk pemerintah melakukan pengambilalihan pengurusan yayaysan.

Hal ini dapat kita jumpai pada beberapa kasus, seperti Yayasan Trisakti yang diambil alih oleh Pemerintah demi alasan penyelesaian konflik dan HAM khususnya hak mendapatkan pendidikan).

Selengkapnya

INILAH BATASAN KEWENANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS ATAS KERUGIAN KEGIATAN USAHA YAYASAN

INILAH-BATASAN-KEWENANGAN-DAN-PERTANGGUNG-JAWABAN-PENGURUS-ATAS-KERUGIAN-KEGIATAN-USAHA-YAYASAN

Dalam hal terjadi kerugian dalam pengurusan yayasan atau pihak ketiga, perlu untuk diketahui sejauh mana keterlibatan pengurus dalam perbuatan tersebut.”

Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemaanusiaan dan keagamaan dan tidak berbasis anggota (Pasal 1 UU Yayasan). Hal inilah yang membedakan Yayasan dengan perkumpulan.

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2001 jo UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan), pengurus adalah bagian dari organ Yayasan, selain pembina dan pengawasnya. Merujuk pada UU Yayasan, kewenangan pengurus meliputi:

Selengkapnya

4 Hal Ini Harus Diperhatikan Ketika Notaris Dipanggil Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana

4-Hal-Ini-Harus-Diperhatikan-Ketika-Notaris-Dipanggil-Sebagai-Saksi-Dalam-Perkara-Pidana

“Penegak hukum harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu, sebelum dapat memanggil notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana.”

Notaris sering kali ikut dipanggil sebagai saksi ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Bahkan tidak jarang notaris juga berkedudukan sebagai pihak terlapor dalam suatu laporan polisi.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki keistimewaan atau privileged dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi kedudukannya. Oleh karenanya, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penegak hukum, sebelum melakukan pemanggilan terhadap notaris .

Selengkapnya

3 Tips Dalam Mengidentifikasi Keabsahan Tanda Tangan Dalam Dokumen

3-Tips-Dalam-Mengidentifikasi-Keabsahan-Tanda-Tangan-Dalam-Dokumen

Dokumen adalah semua bentuk tulisan yang terdapat pada alat/ kertas/tempat tertentu, yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Seiring perkembangan waktu dan teknologi, sering ditemui adanya dokumen palsu.

Adapun dokumen palsu adalah dokumen yang telah diubah sebagian/seluruhnya dengan melawan hak pada suatu atas/atau tempat tertentu yang dibuat oleh seseorang dengan maksud tertentu dan dapat digunakan sebagai bukti. Salah satu hal yang paling sering dipalsukan dari sebuah dokumen adalah tanda tangan sebagai bukti legalitas dari dokumen tersebut.

Selengkapnya