3 TAHAPAN PELAKSANAAN PUTUSAN KPPU YANG WAJIB DIPAHAMI

3-TAHAPAN-PELAKSANAAN-PUTUSAN-KPPU-YANG-WAJIB-DIPAHAMI

“Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap putusan tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri”

Dalam perkara persaingan usaha, jika pelaku usaha yang dikenai sanksi dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di pengadilan negeri. Selanjutnya, putusan pengadilan negeri terkait keberatan tersebut masih terbuka kasasi bagi yang tidak puas. Lalu bagaimana eksekusinya jika putusan KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap? baca juga: persyaratan yang perlu dipahami oleh pelaku usaha sebelum membuat laporan perkara persaingan usaha.

Selengkapnya

BATASAN RANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN YANG HARUS ANDA KETAHUI AGAR TIDAK DIJATUHI SANKSI

BATASAN-RANGKAP-JABATAN-DI-PERUSAHAAN-YANG-HARUS-ANDA-KETAHUI-AGAR-TIDAK-DIJATUHI-SANKSI

“Tidak semua rangkap jabatan direksi dapat dikenai sanksi. Namun ada batasannya”.

Bagi Anda Direksi atau Komisaris yang berencana untuk menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain (rangkap jabatan), sebaiknya perlu memperhatikan ketentuan dalam persaingan usaha, agar tidak terlibat dalam perkara persaingan usaha.

Kasus yang pernah mencuat antara lain dalam Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2003 tentang Bongkar Muat Peti Kemas oleh PT. Jakarta International Container Terminal (JICT). Dalam putusannya, KPPU menyebutkan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 26 (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Hal mana Wibowo S. Wirjawan sebagai Presiden Direktur di kedua perusahaan, yang dinilai berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Lebih lanjut, KPPU dalam putusannya memerintahkan Wibowo S. Wirjawan untuk mengundurkan diri dari salah satu jabatan.

Selengkapnya

3 TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG WAJIB ANDA KETAHUI

3-TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERSELISIHAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-YANG-WAJIB-ANDA-KETAHUI

“Wah, saya baru tahu kalau mau memberhentikan karyawan ada prosedur nya? Investor asing belum tentu tahu soal ini pak,” ujar salah satu Klien kami, direktur perusahaan Penanaman Modal Asing. Secara prinsip, masyarakat dianggap harus tahu hukum ketika peraturan telah dipublikasikan. Kami tidak akan membahas bagaimana publikasi yang dilakukan Negara agar masyarakat bisa mengetahui suatu peraturan sudah diberlakukan.

Namun yang menjadi perhatian kami adalah, agar pengusaha dapat mendapatkan edukasi dan advokasi agar dapat mengetahui ketentuan yang berlaku dan bagaimana mematuhinya. Dan tentunya yang tepenting, jangan sampai menjadi persoalan hukum yang malah menghambat bisnisnya.

Selengkapnya

INILAH ALASAN KENAPA IZIN PIRT PANGAN HARUS MENJADI IZIN EDAR BPOM

INILAH-ALASAN-KENAPA-IZIN-PRODUKSI-INDUSTRI-RUMAH-TANGGA-PANGAN-HARUS-MENJADI-IZIN-EDAR-BPOM

Banyak industri rumah tangga yang bisnisnya tumbuh sehingga kapasitas produksi meningkat, kemasan menyesuaikan bahkan produkpun makin variatif. Tentunya, aspek legalitasnya juga harus diperhatikan. Seperti apa?

Sebelum lebih jauh membahas alasan kenapa izin Produksi Industri Rumah Tangga pangan (PIRT) harus menjadi Izin Edar BPOM. Tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu Pangan Produksi?

Menurut Perka BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Perka BPOM Hk 03/2012), dijelaskan, yang dimaksud dengan Pangan Produksi adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Selengkapnya

Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadinya Kepailitan?

Bagaimana-Tanggung-Jawab-Direksi-Dalam-Hal-Terjadinya-Kepailitan

Pembuktian akan hal ini dalam proses peradilan, harus dilihat dalam konteks penyebab terjadinya pailit.”

Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perusahaan sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor. Sehingga berlakulah sita umum. Selanjutnya, dalam proses pailit harta perusahaan dilakukan pemberesan oleh seorang kurator untuk menyelesaikan seluruh hutangnya kepada kreditor.

Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan pailit. Bisa saja terjadi karena kegagalan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis, sehingga bisnisnya tidak tumbuh atau karena salah strategi. Akan tetapi, di sisi lain bisa juga pailit terjadi, karena kesalahan atau kelalaian direksi dalam mengelola perusahaan. Yang menjadi penting untuk dibuktikan, apakah ada unsur kesengajaan yang menyebabkan perusahaan rugi, hingga akhirnya berimbas pada kepailitan. Lalu bagaimana tanggung jawab direksi dalam proses pailit sebuah perusahaan?

Selengkapnya