LANGKAH PENGUSAHA AGAR TIDAK TERKENA DENDA AKIBAT TERLAMBAT MEMBAYAR UPAH PEKERJA

LANGKAH-PENGUSAHA-AGAR-TIDAK-TERKENA-DENDA-AKIBAT-TERLAMBAT-MEMBAYAR-UPAH-PEKERJA

Undang-undang mendefinisikan upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam bisnis ada saja kendala yang mengakibatkan cash flow perusahaan terganggu. Sehingga salah satu akibatnya, pengusaha terlambat membayarkan upah pekerja. Pengusaha harus memahami konsekuensi hukum jika terjadi keterlambatan pembayaran upah tersebut.

Selengkapnya

JIKA LEBIH DARI 1 PELAKU USAHA YANG BERBEDA KEDUDUKANNYA, KEMANA MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU YANG SAMA?

JIKA-LEBIH-DARI-1-PELAKU-USAHA-YANG-BERBEDA-KEDUDUKANNYA,-KEMANA-MENGAJUKAN-KEBERATAN-TERHADAP-PUTUSAN-KPPU-YANG-SAMA

“Upaya hukum keberatan hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor terhadap Putusan KPPU diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut”

Bagi Anda pelaku usaha yang hendak mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), simak penjelasan berikut ini sebagai panduan.

Seperti diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (PERMA No. 3/1005), bahwa keberatan terhadap putusan KPPU diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut.

Selengkapnya

SIMAK ! Begini Tahapan Penanganan Tindak Pidana Korporasi

SIMAK-Begini-Tahapan-Penanganan-Tindak-Pidana-Korporasi

Saat ini, modus kejahatan semakin berkembang. Kejahatan tidak melulu dilakukan oleh individu, tetapi juga institusi seperti korporasi. Menyikapi hal ini, setahun lalu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Namun, dalam kenyataannya korporasi ikut melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) dan dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana hingga tidak tersentuh proses hukum. Tak jarang persoalan pemidanaannya juga menjadi perdebatan di kalangan aparat penegak hukum. Karenanya, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Selengkapnya

SEMUA PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI DARI MENTERI KEUANGAN BERALIH KE OJK

SEMUA-PERMOHONAN-PAILIT-PERUSAHAAN-ASURANSI-DARI-MENTERI-KEUANGAN-BERALIH-KE-OJK

Perusahaan asuransi yang telah dicabut izin nya sekalipun, tidak dapat mengajukan permohonan pailit secara sukarela tanpa persetujuan menteri keuangan yang beralih ke OJK.

Pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi sudah terjadi di Indonesia sejak berdirinya Pengadilan Niaga. Perusahaan Asuransi, bila dianalogikan sama dengan Bank, juga berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dengan jumlah nasabah yang cukup besar. Oleh karenanya, proses kepailitan terhadap perusahaan asuransi menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah memiliki kepentingan jika sudah menyangkut dana masyarakat.
Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU No. 37/2004”) bahwa ada syarat-syarat untuk mengajukan pengajuan pailit terhadap debitor-debitor tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sebagai berikut:

Selengkapnya

4 Jenis Perselisihan Hubungan Kerja Yang Harus Anda Ketahui

4-Jenis-Perselisihan-Hubungan-Kerja-Yang-Harus-Anda-Ketahui

Sebenarnya ada pembatasan terhadap hal yang menjadi perselisihan hubungan kerja. Tidak semua hal dapat diperselisihkan. Misalnya, mutasi merupakan hak dari perusahaan. Jika ada karyawan yang merasa keberatan dan mangkir dari tugasnya, jika lebih dari 5 hari karyawan tidak bekerja, maka dianggap mengundurkan diri.

Jangan sampai perusahaan malah terjebak dengan keberatan karyawan terkait mutasi. Jika persoalan tersebut berusaha diselesaikan melalui musyawarah bahkan hingga melibatkan pihak ketiga (tripartit), maka justru akan dinilai menjadi perselisihan hubungan kerja. Lebih jauh, hal tersebut berpotensi menjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan hubungan Industrial. Padahal, ini tidak termasuk dalam 4 jenis perselisihan hubungan industrial yang harus diselesaikan di pengadilan.

Selengkapnya