Perkara Ekonomi Syariah Kini Dapat Diselesaikan Melalui Gugatan Sederhana

Perkara-Ekonomi-Syariah-Kini-Dapat-Diselesaikan-Melalui-Gugatan

Layaknya perkara gugatan perdata pada umumnya, kini perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dapat diselesaikan dalam waktu 25 hari kerja.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (“Perma Perkara Ekonomi Syariah”), kini perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui metode gugatan sederhana sebagaimana telah diterapkan dalam lingkup peradilan umum. (Baca Juga: Kini Lebih Efektif Selesaikan Perkara di Bawah 200 Juta Melalui Gugatan Sederhana)

Selengkapnya

Selesaikan Sengketa Pertanahan Anda Melalui Mekanisme Mediasi

Selesaikan-Sengketa-Pertanahan-Anda-Melalui-Mekanisme-Mediasi

“Mediasi di kantor pertanahan setempat merupakan jalan penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan sebelum memutuskan membawa permasalahan yang ada ke pengadilan.”

Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan yang dapat dipastikan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sebenarnya terdapat jalur penyelesaian lain yang belum banyak diketahui masyarakat luas yaitu mediasi di kantor pertanahan setempat.

Dalam perkembangannya, mediasi mulai sering dijadikan salah satu pilihan dalam menyelesaian sengketa di bidang pertanahan. Berikut kami sampaikan contoh 2 (dua) kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yang dipimpin oleh mediator dari kantor pertanahan setempat, yaitu:

Selengkapnya

Kini Lebih Efektif Selesaikan Perkara di Bawah 200 Juta Melalui Gugatan Sederhana

ilustrasi-pengadilan

Efektifitas Gugatan Sederhana

“Berbeda dengan gugatan perdata biasa, dalam penyelesaian gugatan sederhana, maksimal waktu hingga perkara tersebut memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Mahkamah Agung (MA) memperkenalkan satu sistem baru dalam hukum acara perdata yang disebut Gugatan Sederhana (small claim case). Berbeda dengan gugatan perdata biasa yang pada umumnya memerlukan waktu lama hingga bertahun-tahun sampai putusan atas perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, maksimal waktu hingga perkara tersebut memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama.

Selengkapnya

Mahkamah Agung : Setiap Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia

blog-bplawyers
Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia

Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia

Perjanjian Wajib

Berbahasa Indonesia

Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia – Pada 31 Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan Loan Agreement antara Nine AM Ltd. Dan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan bahasa dalam kontrak dengan pihak asing.

MA dalam putusannya telah menguatkan 2 (dua) putusan pada tingkat peradilan sebelumnya yaitu pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014 dan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013/PN.JKT.BRT tertanggal 20 Juni 2013, yang menyatakan Perjanjian Kredit antara Nine AM Ltd dan BKPL tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum.

Selengkapnya

Sumpah di Muka Hakim Sebagai Sarana Pembuktian

blog-bplawyers

Sudahkah anda tahu tentang sumpah yang yang memiliki kekuatan pembuktian dan pengaturannya dalam hukum di Indonesia?

Sempat ramai dibicarakan tentang sumpah pocong yang didengungkan berkali-kali oleh seorang pengacara yang “ngartis”. Di sisi lain, banyak orang yang berani bersumpah mengenai penyangkalan atas suatu perbuatan yang dituduhkan.

Sebelum anda bersumpah serapah, simak beberapa ketentuan di bawah ini tentang sumpah.

Pengaturan tentang sumpah

(1).    HIR,  membagi pembahasan sumpah menjadi 2 Bagian:

Selengkapnya