Ketika Perjanjian Nominee Berujung Pada Sengketa

Ketika terjadi sengketa, apakah Perjanjian Nominee dapat ditegakkan?

Menyambung tulisan kami sebelumnya berjudul “NOMINEE DI INDONESIA, SUDAH TEPATKAH DILARANG?”, kali ini kami akan membahas problematik klien kami yang pernah suatu kali datang dengan penuh pertimbangan, meminta pendapat hukum kami mengenai perjanjian nominee yang sudah ditandatanganinya beberapa tahun silam.

Yang jadi soal, pertengahan 2012 kemarin, terjadi permasalahan antara penunjuk nominee dengan nominee yang telah dipercaya oleh si penunjuk nominee tadi. Bagaimanakah apabila Anda terlanjur menandatangani suatu Perjanjian Nominee dalam praktik bisnis Anda di Indonesia? Perjanjian yang isinya mengatur secara tegas dan jelas bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain adalah batal demi hukum.

Di mata bisnis, apakah secara diam-diam, apabila para pihak yang terikat dalam perjanjian nominee itu bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban yang timbul daripadanya, perikatan tersebut tetap hidup dan berjalan bagi kedua belah pihak? Ataukah perjanjian nominee tersebut serta merta berakhir karena sifatnya yang batal demi hukum? Lalu, sejauh mana hukum dapat ditegakkan?

Sebelum ada UU No. 25 Tahun 2007, praktik nominee memang sudah sering digunakan. Praktik nominee ini bisa diartikan secara mudah, penggunaan nama warga negara Indonesia untuk kepemilikan saham dalam perusahaan. Pinjam nama ini juga digunakan untuk kepemilikan tanah di Indonesia dengan status hak milik atau hak guna bangunan di Indonesia. Hal ini karena adanya asas larangan tanah di Indonesia untuk dimiliki oleh orang asing (gronds verponding verbood).

Dengan dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2007, kepemilikan saham dengan pinjam nama ini secara tegas dan jelas sudah dilarang dan berakibat batal demi hukum. Dalam hal kepemilikan tanah, filosofi ini juga ditarik dari pengaturan larangan perjanjian nominee dalam saham. Konsekuensi hukumnya adalah yang dianggap sebagai pemilik yang sah, baik itu saham maupun tanah di Indonesia, adalah pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang saham atau dalam sertifikat kepemilikan tanah tersebut.

Perikatan Alamiah

Dalam hukum perdata, dikenal suatu doktrin mengenai perikatan yang bersifat alamiah. Perikatan alamiah adalah perikatan yang tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana hukum, namun demikian apabila perikatan tersebut dipenuhi secara sukarela, maka perikatan tersebut tetap secara alamiah lahir dan mengikat tanpa memerlukan sarana pemaksa (hukum).

Kami pun memiliki pendapat bahwa penegakan hak dan kewajiban yang dibangun dalam perjanjian nominee tidaklah bisa dipaksakan melalui hukum. Suatu hal yang bertentangan dengan hukum pastilah telah menciderai syarat perjanjian yang sah secara obyektif. Namun, kesukarelaan para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanijan nominee-lah yang melahirkan suatu perikatan alamiah tersebut.

Suatu hal yang dapat diargumentasikan, apakah dapat dilaksanakan perjanjian nominee tersebut yang sejatinya, secara hukum sudah dinyatakan batal?

Terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut. Pertama, secara hukum, perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan atau ditegakkan keberlakuannya, karena bertentangan dengan ketertiban umum yang tertulis dan tertuang di dalam hukum positif. Kedua, perjanjian yang cacat hukum tadi tetap dapat mengikat kedua belah pihak, dalam hal kedua belah pihak sukarela berkomitmen dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian nominee tersebut.

Sebagai contoh singkat mengenai konsep perikatan alamiah ini adalah dalam hal penagihan utang dalam perjudian. Pasal 1359 Burgerlijke Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mengatur bahwa pembayaran lahir dari adanya suatu utang. Apabila tidak ada utang, tetapi ada pembayaran, maka yang tidak berhak menerimanya itu berhak mengembalikannya lagi.

Bagaimana jika Anda berutang kepada teman Anda? Suatu saat Anda sudah pernah membayarkannya. Sayangnya bukti pembayaran Anda tersebut hilang. Teman Anda pun lupa jika Anda sudah pernah membayar utang tersebut. Akhirnya Anda membayarkan kembali “utang” itu. Setelah teman Anda mengeprint buku tabungannya, barulah ia sadar bahwa Anda sudah menerimanya. Dengan ketentuan Pasal ini, ia wajib mengembalikan pembayaran Anda. Bagaimana dengan utang yang lahir dari perjudian?

Pasal 1788 KUHPerdata mengatur bahwa undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan. Dalam hal ini, maka apabila terdapat debitur yang berutang, kreditur tidak memiliki sarana hukum untuk menuntut pemenuhan pembayaran tersebut. Suatu pembayaran seyogyanya lahir dari adanya suatu utang, namun bukan dalam konteks perjudian. Mengapa? Karena perjudian di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketertiban umum.

Dengan demikian, suatu prinsip kebebasan berkontrak dibatasi dengan adanya hukum yang berlaku, selain alasan lainnya yaitu kesusilaan dan ketertiban umum. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa perikatan memang lahir atas dasar kesepakatan, namun perikatan tidaklah melahirkan perjanijan yang sah.

Oleh karena itu, perjanjian nominee secara argumentatif dapat dianggap sebagai suatu perikatan alamiah yang lahir dari keinginan kedua belah pihak, namun tidak didukung oleh sarana hukum dan oleh karenanya tidak dapat dipaksakan penegakan hukumnya. Perjanjian nominee hanya bisa terus hidup sebagai perikatan alamiah apabila kedua belah pihak terus menerus beritikad baik dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak secara sukarela.

Dalam hal salah satu pihak ingkar janji terhadap kewajibannya tersebut, perjanjian nominee tidak memiliki kekuatan keberlakuan di hadapan hukum, dan oleh karenanya tidak ada sanksi pemaksa pihak yang ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya kecuali sanksi moral.

Dalam kasus ini, dimana penunjuk nominee, tentu sangat dirugikan karena hak-haknya tidak terlindungi oleh hukum. Dengan demikian, mempertanyakan keberlakuan dan keberlangsungan perjanjian nominee Anda, kembali lagi kepada keputusan Anda. Jelas kami tidak menyarankan suatu nominee agreementMaximizing the minority shareholder’s interest in the company lah yang lebih kami sarankan. Selain tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, hak-hak dan kewajiban para pihak dilindungi oleh hukum dan dapat dipaksakan oleh hukum.

Niken Nydia Nathania / Bimo Prasetio

Ingin berkonsultasi tentang hukum bisnis dan investasi, silahkan menghubungi :

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1000 4741

 

 

bplawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*