Menggaet Investor Asing Dalam Industri Oil & Gas Dengan Skema BUT

Bentuk Usaha tetap ini dapat dikategorikan sebagai jenis usaha asing, karena pada umumnya  BUT memiliki kantor pusat yang berada diluar Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) (permanent establishment) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa yaitu tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, dan lainnya.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) sudah tidak asing dalam ruang lingkup Minyak dan Gas Bumi, dimana dalam Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22/2001) dikatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu dapat dikelola oleh Bentuk Usaha Tetap.

Adapun pengertian Bentuk Usaha Tetap diatur dalam Pasal 1 ayat 18 UU No. 22/2001, yang berbunyi:

“Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.”

Bentuk Usaha tetap ini dapat dikategorikan sebagai jenis usaha asing, karena pada umumnya  BUT memiliki kantor pusat yang berada diluar Indonesia. Syarat-syarat bentuk usaha tetap:

•  Adanya tempat usaha;

•  Usaha yang dilakukan harus permanen;

•  Adanya sifat ketergantungan.

Apabila investor asing menjalankan bisnisnya di Indonesia melalui BUT berarti perusahaan ini tidak berbadan hukum Indonesia. Sehingga BUT bukan merupakan wajib pajak dalam negeri. Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) menempatkan BUT tetap sebagai Subjek Pajak tersendiri.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang PPh, selain dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, bentuk usaha tetap juga berkewajiban memotong branch profit tax diatur dalam PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dari suatu bentuk usaha tetap tersebut dan harus menyetorkannya ke kas negara sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Adapun bagi bentuk usaha tetap yang digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan oleh Subjek Pajak luar negeri yang merupakan penduduk dari negara yang terikat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka bagi bentuk usaha tetap tersebut berlaku ketentuan perpajakan yang diatur dalam P3B.Ketentuan perpajakan yang diatur dalam P3B lebih didahulukan daripada ketentuan dalam Undang-undang PPh.

Bimo Prasetio / Okky Oktaviany

Jika anda ingin berkonsultasi lebih jauh mengenai BUT, pendiriannya, pengurusan izin hingga penyusunan perjanjian kerjasamanya, silahkan hubungi:

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1000 4741

 

bplawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*