Mungkinkah Terjadi Kriminalisasi Menggunakan UU Pencucian Uang Karena Tidak Perlu Ada Pembuktian Tindak Pidana Asal?

Apakah kemudian setiap dugaan aliran uang ke luar negeri untuk suatu tindak pidana dapat menjadi pintu masuk pemidanaan seseorang atas dasar tindak pidana pencucian uang?
Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dalam Pasal 69 disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime).

Alasan tidak perlunya dibuktikan dahulu tindak pidana asalnya dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena metode pengungkapan perilaku money laundering adalah follow the money, hal ini disebabkan karena TPPU merupakan proceed crime (hasil kejahatan). Sehingga diketahui bahwa money laundering bukanlah tindak pidana tunggal, namun tindak pidana turunan. Logikanya adalah bahwa tidak akan terjadi money laundering jika tidak predicate crime.

Akibat hukum dari Pasal 69 tersebut, maka sangat dimungkinkan bahwa seorang Terdakwa dipidana dengan dakwaan yang belum terbukti secara materiil dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat (inkracht).

Satu contoh kasus TPPU yang tidak membuktikan tidak pidana asal terlebih dahulu, yaitu kasus Irawan Salim, presiden direktur Bank Global yang menggelapkan uang Bank Global Rp 60 miliar, ia menyuruh Le Mien untuk menukarkan uang hasil penggelapan Rp 20 miliar ke dalam valuta asing.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Le Mien dihukum 7 tahun penjara, namun Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukumannya menjadi 5 tahun dengan alasan Le Mien tidak menikmati hasil kejahatan tersebut. Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, Le Mien sudah dipidana sementara pelaku tidak pidana asal (penggelapan) Irawan Salim sampai sekarang belum tertangkap.

Pembuktian Terbalik Dalam TPPU
Sejatinya, penerapan pasal ini memberikan kemudahan bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Di masa awal penerapan UU Pencucian Uang para jaksa dalam perkara korupsi selalu menyelipkan pasal pencucian uang setelah pasal korupsi karena dinilai lebih mudah pembuktian pencucian uang ketimbang korupsi walau sanksi pidana nya lebih rendah.

Ini menjadi celah bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan dalam sidang pengadilan ketika menemukan kesulitan untuk membuktikan antara lain:

  1. tindak pidana asal;
  2. menemukan alat bukti serta barang bukti yang cukup terkait tindak pidana asal;
  3. tindak pidana asal dilakukan di luar Indonesia namun harta tersebut masuk ke yurisdiksi Indonesia, dan harta kekayaan tersebut diduga keras diperoleh dari salah satu predicate crime atau merupakan hasil tindak pidana atau kejahatan.

Pada dasarnya, TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal. Namun yang harus diperhatikan, penerapan pasal ini juga dapat berpotensi konflik ketika misalnya dugaan aliran tindak pidana yang tidak terkait tindak pidana, namun dianggap sebagai suatu predicate crime. Sehingga dapat menjadi dasar untuk mengenakan pasal pencucian uang kepada pihak yang melakukan transfer dana. Apakah kemudian seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana turunan atas suatu perbuatan yang ternyata bukan merupakan tindak pidana? Lalu apakah orang tersebut harus bisa membuktikan bahwa harta yang ada padanya lalu ditransfer kepada pihak lain bukan merupakan hasil dari tindak kejahatan?

Oleh karenanya apabila orang yang diduga melakukan transfer dana tadi diminta untuk bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (pembuktian terbalik), dia tidak perlu melakukannya. Hemat kami, aparat penegak hukum yang harus membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu, baru kemudian dapat diterapkan beban pembuktian terbalik terhadap siapapun yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Jika tidak, maka dengan mudah setiap orang akan dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang.

BP Lawyers dapat membantu Anda
Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan atau sengketa Anda terkait tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana lainnya.

Apabila anda ingin berkonsultasi dengan kami, silahkan hubungi :
E: ask@bplawyers.co.id
H: +62821 1000 4741

Author :

Rahmi Triani Uzier, S.H. & Bimo Prasetio, S.H.

bplawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*