Hal-Hal Berikut Dapat Mengakibatkan Perjanjian Anda Berakhir

HAL-HAL-BERIKUT-DAPAT-MENGAKIBATKAN-PERJANJIAN-ANDA-BERAKHIR

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kecuali jika di kemudian hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali jika adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Atau dapat juga disebabkan adanya alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) setidaknya mengatur terdapat 10 alasan berakhirnya (hapus) suatu perjanjian, yaitu:

Selengkapnya

Jaminan Perorangan Merupakan Salah Satu Pilihan Jaminan Yang Dapat Anda Pergunakan

JAMINAN-PERORANGAN-MERUPAKAN-SALAH-SATU-PILIHAN-JAMINAN-YANG-DAPAT-ANDA-PERGUNAKAN

Dalam setiap perjanjian kredit pihak debitor (pihak yang berutang) akan dibebankan kewajiban untuk menyediakan jaminan pelunasan utang yang dimiliki untuk diserahkan kepada pihak kreditor. Jaminan itu sendiri ada 2 macam bentuk yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Ketika pihak debitor tidak memiliki barang atau aset berharga yang dapat dibebankan jaminan kebendaan (hak tanggungan, fidusia, gadai atau hipotek), maka jaminan perorangan atau penanggunang dapat dijadikan solusi terbaik.

Jaminan perorangan atau penanggungan (borgtocht) berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:
Suatu bentuk persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor tersebut tidak memenuhi perikatannya.

Selengkapnya

Pergeseran Kedudukan Antara Putusan Arbitrase Internasional Dan Putusan Arbitrase Nasional

PERGESERAN-KEDUDUKAN-ANTARA-PUTUSAN-ARBITRASE-INTERNASIONAL-DAN-PUTUSAN-ARBITRASE-NASIONAL

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) menganut asas teritorial dalam menentukan apakah suatu putusan arbitrase termasuk dalam putusan arbitrase nasional atau internasional. Dalam Pasal 1 butir 9 UU Arbitrase, telah ditentukan sebagai berikut:

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”

Selengkapnya

Apakah Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase?

Apakah-Perkara-Perbuatan-Melawan-Hukum-Dapat-Diselesaikan-Melalui-Arbitrase

Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase), tidak memberikan pembatasan hanya perkara wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sehingga dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dengan suatu perjanjian yang mengikat para pihak tentunya dapat juga diselesaikan melalui arbitrase.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Arbitrase, yaitu:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Selengkapnya

Adakah Upaya Hukum Terhadap Putusan Pembatalan Arbitrase?

ADAKAH-UPAYA-HUKUM-TERHADAP-PUTUSAN-PEMBATALAN-ARBITRASE

Permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan hal yang umum diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara arbitrase. Dalam beberapa perkara, hal ini dilakukan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Tentunya permohonan pembatalan tersebut harus diajukan atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”)

Namun ada kalanya putusan dari permohonan pembatalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak pemohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, dengan adanya putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Lalu dalam penjelasan Pasal 72 ayat (4) tersebut dinyatakan, yang dimaksud dengan “Banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Selengkapnya