BATASAN RANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN YANG HARUS ANDA KETAHUI AGAR TIDAK DIJATUHI SANKSI

BATASAN-RANGKAP-JABATAN-DI-PERUSAHAAN-YANG-HARUS-ANDA-KETAHUI-AGAR-TIDAK-DIJATUHI-SANKSI

“Tidak semua rangkap jabatan direksi dapat dikenai sanksi. Namun ada batasannya”.

Bagi Anda Direksi atau Komisaris yang berencana untuk menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain (rangkap jabatan), sebaiknya perlu memperhatikan ketentuan dalam persaingan usaha, agar tidak terlibat dalam perkara persaingan usaha.

Kasus yang pernah mencuat antara lain dalam Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2003 tentang Bongkar Muat Peti Kemas oleh PT. Jakarta International Container Terminal (JICT). Dalam putusannya, KPPU menyebutkan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 26 (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Hal mana Wibowo S. Wirjawan sebagai Presiden Direktur di kedua perusahaan, yang dinilai berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Lebih lanjut, KPPU dalam putusannya memerintahkan Wibowo S. Wirjawan untuk mengundurkan diri dari salah satu jabatan.

Selengkapnya

Dewan Komisaris Tidak Dapat Sepenuhnya Lepas Tangan Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan

Dewan-Komisaris-Tidak-Dapat-Sepenuhnya-Lepas-Tangan-Dalam-Kepailitan-Suatu-Perusahaan

Dewan Komisaris selaku pihak pengawas dalam suatu perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya ketika perusahaan dinyatakan pailit.

Peran dan tugas utama dewan komisaris dalam suatu perusahaan (perseroan terbatas) yaitu melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan dan pengurusan perusahaan serta memberikan nasihat kepada pihak direksi. Ketika tanggung jawab tersebut dilalaikan, tidak menutup kemungkinan akan ikut diminta bertanggung-jawab untuk menanggung kerugiannya. Hal tersebut berlaku juga dalam proses kepailitan.

Selengkapnya

Panduan Likuidasi Perusahaan Yang Harus Anda Tahu

blog.bplawyers.co.id
Likuidasi Perusahaan

Likuidasi Perusahaan

Likuidasi Perusahaan

UU Perseroan Terbatas menetapkan beberapa hal yang dapat menyebabkan bubarnya suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”), salah satunya yaitu likuidasi berdasarkan  keputusan para pemegang saham.

Direksi selaku pengurus dan pihak yang berwenang mewakili Perseroan dapat mengajukan usulan kepada para pemegang saham untuk melakukan pembubaran perseroan. Atas dasar adanya usulan tersebut para pemegang saham akan menyelenggarakan dan memutus hal tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Jika RUPS menyetujui rencana pembubaran Perseroan maka akan ditunjuk likuidator yang akan memimpin jalannya proses likuidasi tersebut. Direksi dapat ditunjuk sebagai likuidator. Namun tidak menutup kemungkinan RUPS menunjuk pihak lain sebagai likuidator. Dalam beberapa proses likuidasi yang kami tangani, lawyer di kantor kami juga bertindak sebagai likuidator untuk memudahkan Klien dalam proses likuidasi.

Selengkapnya