Mungkinkah Terjadi Kriminalisasi Menggunakan UU Pencucian Uang Karena Tidak Perlu Ada Pembuktian Tindak Pidana Asal?

Mungkinkah-Terjadi-Kriminalisasi-Menggunakan-UU-Pencucian-Uang-Karena-Tidak-Perlu-Ada-Pembuktian-Tindak-Pidana-Asal

Apakah kemudian setiap dugaan aliran uang ke luar negeri untuk suatu tindak pidana dapat menjadi pintu masuk pemidanaan seseorang atas dasar tindak pidana pencucian uang?
Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dalam Pasal 69 disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime).

Selengkapnya

3 JENIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG HARUS ANDA KETAHUI

3-JENIS-TINDAK-PIDANA-PENCUCIAN-UANG-YANG-HARUS-ANDA-KETAHUI

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuaiĀ pasal 2 ayat (1) UU ini) denganĀ tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Selengkapnya