DAPATKAH PERUSAHAAN MELAKUKAN MUTASI TANPA PERLU PERSETUJUAN KARYAWAN?

DAPATKAH-PERUSAHAAN-MELAKUKAN-MUTASI-TANPA-PERLU-PERSETUJUAN-KARYAWAN

“Perusahaan selaku pemberi kerja berhak untuk melakukan mutasi terhadap karyawannya sepanjang hal tersebut diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama.”

Sering kali tindakan penempatan (mutasi) yang dilakukan perusahaan dianggap oleh karyawan sebagai upaya pemecatan secara halus. Namun jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), faktanya hal tersebut diatur dan dimungkinkan untuk dilakukan oleh perusahaan.

Selengkapnya

3 TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG WAJIB ANDA KETAHUI

3-TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERSELISIHAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-YANG-WAJIB-ANDA-KETAHUI

“Wah, saya baru tahu kalau mau memberhentikan karyawan ada prosedur nya? Investor asing belum tentu tahu soal ini pak,” ujar salah satu Klien kami, direktur perusahaan Penanaman Modal Asing. Secara prinsip, masyarakat dianggap harus tahu hukum ketika peraturan telah dipublikasikan. Kami tidak akan membahas bagaimana publikasi yang dilakukan Negara agar masyarakat bisa mengetahui suatu peraturan sudah diberlakukan.

Namun yang menjadi perhatian kami adalah, agar pengusaha dapat mendapatkan edukasi dan advokasi agar dapat mengetahui ketentuan yang berlaku dan bagaimana mematuhinya. Dan tentunya yang tepenting, jangan sampai menjadi persoalan hukum yang malah menghambat bisnisnya.

Selengkapnya

LANGKAH PENGUSAHA AGAR TIDAK TERKENA DENDA AKIBAT TERLAMBAT MEMBAYAR UPAH PEKERJA

LANGKAH-PENGUSAHA-AGAR-TIDAK-TERKENA-DENDA-AKIBAT-TERLAMBAT-MEMBAYAR-UPAH-PEKERJA

Undang-undang mendefinisikan upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam bisnis ada saja kendala yang mengakibatkan cash flow perusahaan terganggu. Sehingga salah satu akibatnya, pengusaha terlambat membayarkan upah pekerja. Pengusaha harus memahami konsekuensi hukum jika terjadi keterlambatan pembayaran upah tersebut.

Selengkapnya

AKIBAT HUKUM CORPORATE ACTION TERHADAP HUBUNGAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN

AKIBAT-HUKUM-CORPORATE-ACTION-TERHADAP-HUBUNGAN-KERJA-ANTARA-PERUSAHAAN-DENGAN-KARYAWAN

“Adanya corporate action yang dilakukan perusahaan tidak secara otomatis mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja para karyawan.”

Dalam menjalankan bisnisnya sering kali perusahaan perlu untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mengembangkan atau bahkan “menyelamatkan diri” dengan melakukan corporate action. Adapun yang termasuk dalam corporate action yaitu penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), pemisahan (demerger).

Salah satu hal yang sering menjadi permasalahan yaitu mengenai status hubungan kerja para karyawan setelah proses corporate action.Pada dasarnya perubahan status kepemilikan ataupun kepemimpinan dalam suatu perusahaan tidak secara otomatis mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja yang telah ada.

Selengkapnya

4 Jenis Perselisihan Hubungan Kerja Yang Harus Anda Ketahui

4-Jenis-Perselisihan-Hubungan-Kerja-Yang-Harus-Anda-Ketahui

Sebenarnya ada pembatasan terhadap hal yang menjadi perselisihan hubungan kerja. Tidak semua hal dapat diperselisihkan. Misalnya, mutasi merupakan hak dari perusahaan. Jika ada karyawan yang merasa keberatan dan mangkir dari tugasnya, jika lebih dari 5 hari karyawan tidak bekerja, maka dianggap mengundurkan diri.

Jangan sampai perusahaan malah terjebak dengan keberatan karyawan terkait mutasi. Jika persoalan tersebut berusaha diselesaikan melalui musyawarah bahkan hingga melibatkan pihak ketiga (tripartit), maka justru akan dinilai menjadi perselisihan hubungan kerja. Lebih jauh, hal tersebut berpotensi menjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan hubungan Industrial. Padahal, ini tidak termasuk dalam 4 jenis perselisihan hubungan industrial yang harus diselesaikan di pengadilan.

Selengkapnya