AKIBAT HUKUM CORPORATE ACTION TERHADAP HUBUNGAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN

AKIBAT-HUKUM-CORPORATE-ACTION-TERHADAP-HUBUNGAN-KERJA-ANTARA-PERUSAHAAN-DENGAN-KARYAWAN

“Adanya corporate action yang dilakukan perusahaan tidak secara otomatis mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja para karyawan.”

Dalam menjalankan bisnisnya sering kali perusahaan perlu untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mengembangkan atau bahkan “menyelamatkan diri” dengan melakukan corporate action. Adapun yang termasuk dalam corporate action yaitu penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), pemisahan (demerger).

Salah satu hal yang sering menjadi permasalahan yaitu mengenai status hubungan kerja para karyawan setelah proses corporate action.Pada dasarnya perubahan status kepemilikan ataupun kepemimpinan dalam suatu perusahaan tidak secara otomatis mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja yang telah ada.

Selengkapnya

Bolehkah PHK Karyawan Karena Main Pokemon?

blog-bplawyers
blog bplawyers

blog.bplawyers.co.id

Apakah direksi dapat mengeluarkan peraturan baru melalui surat keputusan direksi tentang pelanggaran bagi karyawan yang bermain game pokemon selama jam kerja?

Jawaban

Perusahaan, dalam hal ini diwakili oleh Direksi, berwenang untuk mengeluarkan aturan yang berlaku mutlak bagi seluruh karyawan. Aturan tersebut diterbitkan agar karyawan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya proses bekerja sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut.

Aturan-aturan tersebut umumnya termuat dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang mana berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 (sepuluh) orang wajib untuk membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Selengkapnya

Kiat Sukses Pengusaha Berunding Bipartit dalam Perselisihan Hubungan Industrial

blog-bplawyers

Perundingan Bipartit merupakan suatu forum penyelesaian internal antara pengusaha dan pekerjanya, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial.

Sifat dari Perundingan Bipartit tersebut adalah musyarawarah untuk mencapai mufakat atau dalam bahasa awam disebut sebagai penyelesaian secara kekeluargaan.

Berdasarkan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia, Perundingan Bipartit merupakan mandatory rules, yang wajib ditempuh oleh para pihak yang berselisih (dalam hal ini pengusaha dan pekerjanya), sebelum melangkah ke proses penyelesaian selanjutnya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), sebagai berikut:

Selengkapnya