Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadinya Kepailitan?

Bagaimana-Tanggung-Jawab-Direksi-Dalam-Hal-Terjadinya-Kepailitan

Pembuktian akan hal ini dalam proses peradilan, harus dilihat dalam konteks penyebab terjadinya pailit.”

Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perusahaan sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor. Sehingga berlakulah sita umum. Selanjutnya, dalam proses pailit harta perusahaan dilakukan pemberesan oleh seorang kurator untuk menyelesaikan seluruh hutangnya kepada kreditor.

Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan pailit. Bisa saja terjadi karena kegagalan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis, sehingga bisnisnya tidak tumbuh atau karena salah strategi. Akan tetapi, di sisi lain bisa juga pailit terjadi, karena kesalahan atau kelalaian direksi dalam mengelola perusahaan. Yang menjadi penting untuk dibuktikan, apakah ada unsur kesengajaan yang menyebabkan perusahaan rugi, hingga akhirnya berimbas pada kepailitan. Lalu bagaimana tanggung jawab direksi dalam proses pailit sebuah perusahaan?

Selengkapnya

Dewan Komisaris Tidak Dapat Sepenuhnya Lepas Tangan Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan

Dewan-Komisaris-Tidak-Dapat-Sepenuhnya-Lepas-Tangan-Dalam-Kepailitan-Suatu-Perusahaan

Dewan Komisaris selaku pihak pengawas dalam suatu perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya ketika perusahaan dinyatakan pailit.

Peran dan tugas utama dewan komisaris dalam suatu perusahaan (perseroan terbatas) yaitu melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan dan pengurusan perusahaan serta memberikan nasihat kepada pihak direksi. Ketika tanggung jawab tersebut dilalaikan, tidak menutup kemungkinan akan ikut diminta bertanggung-jawab untuk menanggung kerugiannya. Hal tersebut berlaku juga dalam proses kepailitan.

Selengkapnya

Panduan Likuidasi Perusahaan Yang Harus Anda Tahu

blog.bplawyers.co.id
Likuidasi Perusahaan

Likuidasi Perusahaan

Likuidasi Perusahaan

UU Perseroan Terbatas menetapkan beberapa hal yang dapat menyebabkan bubarnya suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”), salah satunya yaitu likuidasi berdasarkan  keputusan para pemegang saham.

Direksi selaku pengurus dan pihak yang berwenang mewakili Perseroan dapat mengajukan usulan kepada para pemegang saham untuk melakukan pembubaran perseroan. Atas dasar adanya usulan tersebut para pemegang saham akan menyelenggarakan dan memutus hal tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Jika RUPS menyetujui rencana pembubaran Perseroan maka akan ditunjuk likuidator yang akan memimpin jalannya proses likuidasi tersebut. Direksi dapat ditunjuk sebagai likuidator. Namun tidak menutup kemungkinan RUPS menunjuk pihak lain sebagai likuidator. Dalam beberapa proses likuidasi yang kami tangani, lawyer di kantor kami juga bertindak sebagai likuidator untuk memudahkan Klien dalam proses likuidasi.

Selengkapnya

Keistimewaan Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan

Walaupun telah masuk dalam proses kepailitan sekalipun, undang-undang tetap melindungi hak yang dimiliki kreditor separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan.

Dalam hukum keperdataan kreditor separatis atau kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang lebih aman jika dibandingkan dengan kreditor konkuren. Dapat dikatakan lebih aman karena bagi kreditor separatis, terdapat jaminan yang dapat di eksekusi yang mana hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor tersebut.

Kreditor separatis menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”) dapat mengeksekusi sendiri jaminan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam UU Kepailitan-PKPU, serta dengan memperhatikan aspek keadilan bagi kreditor-kreditor lain.

Selengkapnya