BATASAN RANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN YANG HARUS ANDA KETAHUI AGAR TIDAK DIJATUHI SANKSI

BATASAN-RANGKAP-JABATAN-DI-PERUSAHAAN-YANG-HARUS-ANDA-KETAHUI-AGAR-TIDAK-DIJATUHI-SANKSI

“Tidak semua rangkap jabatan direksi dapat dikenai sanksi. Namun ada batasannya”.

Bagi Anda Direksi atau Komisaris yang berencana untuk menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain (rangkap jabatan), sebaiknya perlu memperhatikan ketentuan dalam persaingan usaha, agar tidak terlibat dalam perkara persaingan usaha.

Kasus yang pernah mencuat antara lain dalam Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2003 tentang Bongkar Muat Peti Kemas oleh PT. Jakarta International Container Terminal (JICT). Dalam putusannya, KPPU menyebutkan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 26 (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Hal mana Wibowo S. Wirjawan sebagai Presiden Direktur di kedua perusahaan, yang dinilai berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Lebih lanjut, KPPU dalam putusannya memerintahkan Wibowo S. Wirjawan untuk mengundurkan diri dari salah satu jabatan.

Selengkapnya

JIKA LEBIH DARI 1 PELAKU USAHA YANG BERBEDA KEDUDUKANNYA, KEMANA MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU YANG SAMA?

JIKA-LEBIH-DARI-1-PELAKU-USAHA-YANG-BERBEDA-KEDUDUKANNYA,-KEMANA-MENGAJUKAN-KEBERATAN-TERHADAP-PUTUSAN-KPPU-YANG-SAMA

“Upaya hukum keberatan hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor terhadap Putusan KPPU diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut”

Bagi Anda pelaku usaha yang hendak mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), simak penjelasan berikut ini sebagai panduan.

Seperti diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (PERMA No. 3/1005), bahwa keberatan terhadap putusan KPPU diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut.

Selengkapnya

Pengertian Kartel, KPPU dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengertian-Kartel-KPPU-dan-Persaingan-Usaha-Tidak-Sehat

Menilik dari kasus-kasus kartel di Indonesia, menjadi penting agar dapat anda pahami pengertian kartel itu sendiri. Praktik kartel disebutkan pula dalam Pasal 11, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (UU NO. 5/1999) disebutkan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Selengkapnya