Dapatkah Permohonan Pailit Diajukan Atas Utang Berdasarkan Perjanjian yang Memuat Klausula Arbitrase ?

Dapatkah-Permohonan-Pailit-Diajukan-Atas-Utang-Berdasarkan-Perjanjian-yang-Memuat-Klausula-Arbitrase

“ Adanya klausula arbitrase tidak menghilangkan kompetensi pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit.”

Adanya pemilihan forum arbitrase dalam suatu perjanjian secara otomatis menghilangkan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa yang timbul terkait perjanjian tersebut. Baik sengketa tersebut termasuk perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

Namun hal tersebut tidak berlaku dalam ruang lingkup pengadilan niaga, khususnya dalam perkara kepailitan.

Selengkapnya

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DI LUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS

KEKUATAN-PEMBUKTIAN-AKTA-NOTARIS-YANG-DIBUAT-DI-LUAR-WILAYAH-JABATAN-NOTARIS

“Seorang notaris dilarang membuat akta di luar wilayah jabatannya.”

Klien kami pernah ada yang menanyakan pertanyaan sebagai berikut:

Perusahaan saya yang berdomisili di Jakarta Selatan akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memerlukan notaris untuk ikut hadir menyaksikan RUPS tersebut untuk dibuatkan berita acara. Bisakah notaris rekanan kami yang berkedudukan di kabupaten Tangerang hadir untuk menyaksikan RUPS tersebut?

Kami menyatakan hal tersebut tidak diperbolehkan. Jika memang diperlukan untuk disaksikan langsung oleh notaris maka perlu mencari notaris lain yang bertempat kedudukan di Jakarta.

Selengkapnya

Menyoal Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase Di Indonesia

Menyoal-Kelebihan-dan-Kekurangan-Arbitrase-Di-Indonesia

Kini Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cukup populer di kalangan bisnis. Aturan main tentang arbitrase di Indonesia diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).
Dalam banyak literatur dikatakan hal yang menjadi kelebhan dari forum arbitrase dibandingkan lembaga peradilan adalah:

Kerahasiaan sengketa tetap terjamin;

Lembaga arbitrase dan para arbiter terikat janji suci kerahasiaan terhadap seluruh kasus arbitrase yang ditanganinya. Sehingga, kasus yang masuk di arbitrase tidak tercium oleh media dan publik. Dalam bisnis hal ini akan sangat menguntungkan. Apalagi bagi bisnis yang berkaitan dengan konsumen akhir. Pemberitaan soal sengketa sangat buruk bagi bisnis mereka.

Selengkapnya

2 Syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk Membatalkan Perjanjian Melalui Arbitrase

2-Syarat-Yang-Harus-Dipenuhi-Untuk-Membatalkan-Perjanjian-Melalui-Arbitrase

Dalam berbagai kontrak konstruksi, properti, transportasi dan kontrak komersial lainnya jamak kita temui klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya. Hal ini membawa konsekwensi, jika salah satu pihak hendak membatalkan kontrak bisnis tersebut, maka tidak dapat melalui pengadilan, melainkan tetap harus diajukan melalui forum arbitrase.

Hal ini masih senafas dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Selengkapnya

Pengertian Kartel, KPPU dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengertian-Kartel-KPPU-dan-Persaingan-Usaha-Tidak-Sehat

Menilik dari kasus-kasus kartel di Indonesia, menjadi penting agar dapat anda pahami pengertian kartel itu sendiri. Praktik kartel disebutkan pula dalam Pasal 11, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (UU NO. 5/1999) disebutkan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Selengkapnya