AKIBAT HUKUM CORPORATE ACTION TERHADAP HUBUNGAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN

AKIBAT-HUKUM-CORPORATE-ACTION-TERHADAP-HUBUNGAN-KERJA-ANTARA-PERUSAHAAN-DENGAN-KARYAWAN

“Adanya corporate action yang dilakukan perusahaan tidak secara otomatis mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja para karyawan.”

Dalam menjalankan bisnisnya sering kali perusahaan perlu untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mengembangkan atau bahkan “menyelamatkan diri” dengan melakukan corporate action. Adapun yang termasuk dalam corporate action yaitu penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), pemisahan (demerger).

Salah satu hal yang sering menjadi permasalahan yaitu mengenai status hubungan kerja para karyawan setelah proses corporate action.Pada dasarnya perubahan status kepemilikan ataupun kepemimpinan dalam suatu perusahaan tidak secara otomatis mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja yang telah ada.

Selengkapnya

Strategi Hukum Mengangkat Karyawan Menjadi Direktur

blog-bplawyers

Apakah direktur berhak mendapatkan pesangon seperti Karyawan jika dia diberhentikan dari jabatannya?

Ada kasus menarik mengenai proses pasca-akuisisi suatu perusahaan yang pernah kami tangani terkait dengan pemberhentian direktur. Perusahaan ini ingin memberhentikan salah satu direktur yang sudah menjabat selama tiga tahun berjalan. Kemudian, nantinya manajemen barulah yang akan masuk, yaitu orang-orang yang dinominasikan oleh pelaku akuisisi.

Setelah ditelusuri dalam Anggaran Dasar, direktur yang dimaksud bukanlah seorang profesional dari luar perusahaan, melainkan, direktur karir. Direktur Karir dalam konteks ini adalah karyawan yang diangkat menjadi direktur karena performanya yang baik selama bekerja menjadi karyawan.

Selengkapnya

Tips Memilih Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

blog-bplawyers

Dalam rezim hubungan industrial, maka berlaku asas lex specialist derogat lex generalis.

Kadang masih saja ada advokat yang berpegang bahwa setiap gugatan tunduk dalam rezim HIR. Sehingga, dalam mengajukan gugatan, kompetensi relatif dari pengadilan didasarkan pada domisili dari Tergugat. Artinya, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang berada pada yurisdiksi Tergugat.

Bicara tentang kompetensi relatif suatu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terkait gugatan perselisihan hubungan industrial, ketentuan Pasal 81 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (”UU No. 2/2004”), telah secara tegas menyatakan:

Selengkapnya

Kiat Sukses Pengusaha Berunding Bipartit dalam Perselisihan Hubungan Industrial

blog-bplawyers

Perundingan Bipartit merupakan suatu forum penyelesaian internal antara pengusaha dan pekerjanya, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial.

Sifat dari Perundingan Bipartit tersebut adalah musyarawarah untuk mencapai mufakat atau dalam bahasa awam disebut sebagai penyelesaian secara kekeluargaan.

Berdasarkan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia, Perundingan Bipartit merupakan mandatory rules, yang wajib ditempuh oleh para pihak yang berselisih (dalam hal ini pengusaha dan pekerjanya), sebelum melangkah ke proses penyelesaian selanjutnya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), sebagai berikut:

Selengkapnya