Himbauan dari BPH Migas mengenai Pendirian SPBU

Himbauan dari BPH Migas mengenai Pendirian SPBU
Himbauan dari BPH Migas mengenai Pendirian SPBU

Dewasa ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memulai untuk “mencicipi” dunia usaha. Hal ini menyebabkan kompetisi dalam bidang usaha dapat dikatakan cukup ketat. Adanya persaingan usaha tersebut membuat pelaku usaha harus memiliki inovasi baru terhadap bidang usaha yang dijalankan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum serta izin dan legalitas yang jelas, pelaku usaha perlu untuk melakukan pendaftaran pendirian badan usaha terhadap bidang usaha yang dijalankannya. Salah satu sektor usaha yang dianggap cukup menjanjikan adalah yang berkaitan dengan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), termasuk di dalamnya yaitu pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Selengkapnya

Sanksi bagi Pengusaha yang Mengabaikan Kewajiban Sertifikasi Halal

Sanksi bagi Pengusaha yang Mengabaikan Kewajiban Sertifikasi Halal
Sanksi bagi Pengusaha yang Mengabaikan Kewajiban Sertifikasi Halal

Semula, penerbitan sertifikasi halal dikendalikan secara utuh oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Namun, wewenang tersebut dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak tahun 2017. Hal itu terkait pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 oleh Presiden ke-6 RI.

Meski begitu, sanksi bagi pengusaha yang mengabaikan kewajiban sertifikasi halal tetap dilaksanakan. Tidak ada perubahan mengenai hal ini walaupun ada usulan hukuman pidana. Formula sanksi tetap mengacu pada Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Selengkapnya

Izin Edar Bahan Pangan dan Minuman di Indonesia

Izin Edar Bahan Pangan dan Minuman di Indonesia
Izin Edar Bahan Pangan dan Minuman di Indonesia

“You are what you eat” – Anonymous

Kalimat di atas merupakan salah satu peribahasa asing terkenal tentang pentingnya makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Hal ini memang sulit untuk dibantah. Disadari atau tidak, segala hal yang dikonsumsi akan memberikan efek positif atau negatif pada kesehatan tubuh.

Berdasarkan pernyataan ini pemerintah mengeluarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pengaman Makanan dan Minuman. Keberadaan UU ini merupakan bentuk salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kualitas pangan yang beredar di Indonesia.

Selengkapnya