Berikut Beberapa Contoh Kasus Arbitrase Internasional

Indonesia pernah melalui beragam kasus sengketa bisnis dengan pihak asing. Berikut tiga contoh kasus arbitrase internasional yang melibatkan Indonesia.

 

Kehadiran investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri memang berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Namun, dalam perjalanan, ada kalanya muncul sengketa kedua pihak yang bekerja sama. Arbitrase internasional menjadi bentuk penyelesaian sengketa secara final dan mengikat, serta terlepas dari formalitas aturan hukum negara masing-masing.

Tentu saja dalam perjanjian kerja sama perlu ada klausul arbitrase. Kedua belah pihak dapat menyertakan kesepakatan tentang hukum pengaturan kontrak dan detil terkait proses arbitrase, seperti tempat, bahasa, dan jumlah arbiter.

Banyak contoh arbitrase internasional yang melibatkan Indonesia diselesaikan melalui beberapa lembaga arbitrase internasional. Biasanya, ini bergantung pada asal investor, jenis perjanjian kerja sama, dan tentu saja kesepakatan bersama.

Contoh Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional selalu bersifat netral, sehingga sering menjadi pilihan para pihak yang bersengketa untuk menuntaskan perkara secara adil. Sebagai gambaran, berikut tiga contoh kasus arbitrase internasional dengan keterlibatan Indonesia sebagai salah satu pihak bersengketa.

Pemerintah Indonesia dan Hesham Al Warraq

Pada 15 Desember 2014, ICSID memenangkan Indonesia terhadap gugatan salah satu pemegang saham Bank Century, Hesham Al Warraq. Ini merupakan kemenangan kedua Indonesia dalam kasus terkait, yang sebelumnya berhadapan dengan mantan pemilik saham bank yang sama, Rafat Ali Rizvi. Pada tahun 2011, Hesham, yang pernah menjabat Wakil Komisaris Utama Bank Century, menuntut pemerintah karena tindakan ekspropriasi atas saham di bank tersebut.

Ia meminta ganti rugi senilai US$19,8 juta. Alih-alih memperoleh ganti rugi, ICSID justru menolak gugatan Hesham terkait tindakan ekspropriasi. Dengan demikian, kemenangan Indonesia pada dua kasus Bank Century tersebut membuat pemerintah terhindar dari kewajiban membayar biaya sekitar Rp1,3 triliun atau US$100 juta.

Churchill Mining Plc, Planet Mining, dan Pemerintah Indonesia

Tepat pada 6 Desember 2016, Pemerintah Indonesia berhasil menang atas gugatan dua perusahaan tambang batubara asing. Keputusan lembaga arbitrase internasional, International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) yang berbasis di Washington DC, menolak gugatan kedua perusahaan tersebut.

Gugatan bermula dari pencabutan izin usaha kedua perusahaan oleh Pemerintah Kutai Timur pada tahun 2010. Churchill Mining Plc dari Inggris pernah mengantungi izin tambang seluas 350 km2 di Busang, Telen, Muara Wahau, dan Muara Ancalong dengan mengakuisisi 75% saham PT Ridlatama Group. Sementara, Planet Mining asal Australia merupakan anak perusahaan Churchill.

Sebelumnya, Churchill telah mengajukan gugatan hukum pada PTUN Samarinda. Namun, hasilnya sama, pencabutan izin usaha oleh bupati tersebut sudah sesuai prosedur. Proses banding berlanjut hingga ke MA dan hasilnya tetap sama, hingga Churchill membawa kasus ini ke arbitrase internasional. Atas putusan ICSID tersebut, Indonesia berhak memperoleh gugatan senilai US$1,31 miliar atau sekitar Rp17 triliun.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dan Avanti Communications Ltd.

Pada 6 Juni 2018, pengadilan arbitrase di bawah lembaga London Court of International Arbitration (LCIA) memutuskan Avanti berhasil memenangkan perkara melawan Kemenhan RI. Proses arbitrasi ini terkait dengan pembayaran sewa satelit ARTEMIS Avanti oleh Indonesia.

Kasus ini bermula saat Avanti memosisikan Satelit Artemis di Slot Orbit 123° BT sejak 12 November 2016 untuk mengantisipasi kehilangan hak spektrum L-band. Indonesia lebih dulu mengisi slot tersebut lewat Satelit Garuda-1 selama 15 tahun sampai berhenti mengorbit pada 2015. Menurut informasi, Indonesia sudah berkomitmen membayar US$30 juta ke pihak Avanti sebagai biaya sewa dan relokasi satelit. Namun, Indonesia berhenti melakukan pembayaran setelah Avanti menerima US$13,2 juta.

Akhirnya, Agustus 2017 Avanti menggugat Indonesia melalui jalur arbitrase dan resmi mematikan ARTEMIS pada November 2017. Atas gugatan tersebut, Indonesia melalui Kemenhan RI wajib membayar kerugian yang dialami Avanti sebesar US$20,075 juta selambatnya 31 Juli 2018.

 

Demikianlah tiga kasus sengketa sebagai contoh arbitrase internasional yang melibatkan Indonesia. Dalam berbisnis dan berinvestasi, terutama dengan pihak asing, perselisihan pasti ada. Langkah terbaik adalah membuat perjanjian kerja sama dengan klausul arbitrase yang terlindungi secara hukum.

 

Mau tahu selengkapnya mengenai arbitrase? Anda dapat melihatnya pada artikel ini: Prosedur penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

 

Sumber: Smartlegal.id

 

Kami dapat membantu Anda seputar permasalahan arbitrase. Hubungi kami di 0821-1000-4741 atau email ke bpl@smartlegal.id

 

 

bplawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*