Himbauan dari BPH Migas mengenai Pendirian SPBU

Himbauan dari BPH Migas mengenai Pendirian SPBU

Dewasa ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memulai untuk “mencicipi” dunia usaha. Hal ini menyebabkan kompetisi dalam bidang usaha dapat dikatakan cukup ketat. Adanya persaingan usaha tersebut membuat pelaku usaha harus memiliki inovasi baru terhadap bidang usaha yang dijalankan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum serta izin dan legalitas yang jelas, pelaku usaha perlu untuk melakukan pendaftaran pendirian badan usaha terhadap bidang usaha yang dijalankannya. Salah satu sektor usaha yang dianggap cukup menjanjikan adalah yang berkaitan dengan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), termasuk di dalamnya yaitu pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

            Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempersilakan pelaku usaha baik lokal maupun non lokal atau asing yang hendak melakukan pendirian badan usaha berupa pendirian SPBU. Peluang ini juga diberlakukan bagi pengusaha asing dengan alasan bahwa kebutuhan bahan bakar di dalam negeri, khususnya di Pulau Jawa dapat dikatakan masih cukup jauh dari jumlah ideal. Kebutuhan bahan bakar setiap harinya dirasa masih tidak sebanding dengan jumlah SPBU di Indonesia. Untuk itu, BPH Migas menyambut dengan tangan terbuka apabila ada pelaku usaha lokal maupun asing yang hendak mendirikan SPBU.

Kebijakan yang berlaku saat ini menyatakan bahwa pihak swasta dapat secara bebas melakukan pendirian badan usaha (dalam hal ini pendirian SPBU) di mana saja. Sebagai catatan, ketentuan ini berlaku ketika pihak swasta yang bermaksud melakukan pendirian badan usaha ini telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Izin yang dimaksudkan di sini salah satunya adalah Izin Mendirkan Bangunan (IMB).

            BPH Migas memberikan himbauan kepada pelaku usaha, khususnya bagi swasta yang hendak melakukan pendirian badan usaha SPBU untuk terlebih dahulu memperoleh Izin Niaga Umum (INU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Apabila INU telah dimiliki, maka BPH Migas akan mengeluarkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) sehingga pihak swasta tersebut dapat melanjutkan untuk mengurus perizinan lokasi sampai akhirnya dapat menjalankan kegiatan usahanya. NRU yang dikeluarkan oleh BPH Migas berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

            Di sisi lain, himbauan ini tidak berlaku bagi pihak swasta yang bermaksud untuk melakukan pendirian badan usaha SPBU dengan melakukan kerja sama dengan Pertamina. Pendirian SPBU untuk kondisi seperti ini harus melalui verifikasi dari Pertamina. Verifikasi yang dilakukan tersebut pada umumnya mempertimbangkan pola distribusi dan tingkat maksimum produksi dari SPBU yang telah ada sebelumnya. Hal ini diperlukan dengan tujuan agar pendirian SPBU yang baru ini tidak justru mematikan SPBU yang telah ada sebelumnya.

            Selain itu, pelaku usaha yang hendak melakukan pendirian SPBU berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya harus memiliki Surat Keterangan Penyalur Bahan Bakar Minyak (SKP BBM). Ketentuan ini dinilai tidak efektif karena proses perizinan untuk melakukan pendirian SPBU memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu, BPH Migas menyatakan bahwa terdapat penyederhanaan izin dengan cara mencabut serta menghilangkan ketentuan SKP BBM ini. Dengan demikian, pelaku usaha yang hendak melakukan pendirian SPBU dapat langsung melalui badan usaha tata niaga, sedangkan pelaku usaha yang ingin melakukan kerja sama dengan Pertamina maka dapat langsung melalui Pertamina tanpa melalui BPH Migas.

            Adanya kompetisi usaha pada berbagai macam sektor di Indonesia, termasuk sektor Migas ini tentu dapat menjadi peluang sekalipun tantangan bagi pelaku usaha lokal. Pelaku usaha lokal yang dapat bertahan dalam kompetisi yang terjadi, memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya tersebut tidak hanya di dalam negeri sehingga ada jaminan keberlangsungan terhadap kegiatan usaha yang dilakukannya. Akan tetapi, di sisi lain, adanya kompetitor asing yang ikut bersaing boleh jadi akan menyingkirkan pelaku usaha lokal, dalam hal ini khususnya berkaitan dengan pendirian SPBU. Oleh karena itu, seiring pesatnya persaingan usaha yang terjadi, para pelaku usaha khususnya pelaku usaha lokal perlu untuk terus meracik strategi serta memikirkan berbagai macam inovasi terbaru demi mengembangkan bidang usaha yang dijalankannya agar terus bertahan di tengah persaingan usaha yang semakin ketat dirasa.

Referensi: Smart Legal

bplawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*