Mengenal Lebih Jauh Tentang Arbitrase Syariah

Secara sederhana, arbitrase dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan menyerahkan urusan perkara kepada para arbiter. Kemudian, arbiter menjembatani dibuatnya kesepakatan/perjanjian tertulis yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak yang berselisih. Secara umum, persoalan tentang arbitrase ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase menjadi salah satu alternatif terbaik penyelesaian sengketa karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Di antaranya seperti: lebih efisien dari segi waktu dan biaya, penyelesaian yang bersifat win-win solution, tidak terbuka untuk umum sehingga bersifat rahasia, pelaksanaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan penyelesaian persidangan, dan hasil kesepakatan yang bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase ini umumnya memang diterapkan di dunia bisnis dan industri. Hingga kemudian, seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan perekonomian Islam—di Indonesia maupun Internasional—menyebabkan adanya kebutuhan akan lembaga penyelesaian sengketa bisnis secara islami. Mengingat, sengketa bisnis ini tidak dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Maka lahirlah yang namanya arbitrase syariah, yang dalam konteks Indonesia diwujudkan dengan lahirnya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) di tahun 1992.

Lembaga arbitrase syariah ini hadir untuk melengkapi perangkat penyelesaian sengketa bisnis yang telah ada sebelumnya, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keduanya hadir untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis secara nasional, tanpa mendasarkan pada salah satu agama/golongan.

Tentang Arbitrase Syariah di Indonesia

Lahirnya Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya lembaga-lembaga perekonomian Islam, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Asuransi Takaful. Lembaga keuangan tersebut hadir dengan mengusung prinsip syariah, dan secara yuridis formal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kemudian, untuk mengatasi segala permasalahan/perselisihan yang muncul karenanya, dibutuhkan sebuah pranata hukum yang sesuai dengan dasar hukum yang digunakan yakni prinsip syariah. Maka, atas prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dibentuklah sebuah pranata hukum yang  bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tanggal 29 Desember 1992.

Lalu, pada tanggal 24 Desember 2003, berdasarkan keputusan MUI  nomor kep-09/MUI/XII/2003, BAMUI resmi diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Lembaga ini bertugas menangani berbagai sengketa bisnis, baik bagi mereka yang beragama Islam maupun non-Islam.

Kedudukan Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia

Secara yuridis formal, dasar hukum penanganan perselisihan dengan arbitrase dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 3 ayat 1, yang berbunyi: ”Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan Arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (executoir) dari pengadilan.”

Dalam perkembangannya, landasan dibolehkannya arbitrase ini pun didukung oleh hadirnya UU No. 30 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa setiap Iembaga arbitrase akan sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat/ketentuan yang diatur undang- undang.

Kedudukan hukum arbitrase syariah sendiri, dari segi kelembagaan berstatus yayasan yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993, dan berdasarkan surat dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-190.H.T.03.07.TH.1992 tertanggal 7 Agustus 1992. Sementara jika dilihat dari tata hukum di Indonesia, lembaga arbitrase syariah ini juga memiliki kekuatan hukum. Hal ini mengingat, dalam hukum positif Indonesia, lembaga lain di luar lembaga peradilan diperbolehkan untuk menjadi penengah/wasit/hakim dalam penyelesaian sengketa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) memiliki kewenangan untuk terlibat dan menyelesaikan sengketa bisnis.

Ingin lebih jauh berkonsultasi mengenai arbitrase, silahkan menghubungi kami pengacara arbitrase:

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1000 4741

bplawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*