Ini Syarat Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Peer to Peer Lending

P2P Lending merupakan sebuah praktik layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Praktik tersebut dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara P2P Lending akan menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan serta menjadi penghubung dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung adalah sebuah badan hukum Indonesia.

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

  1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
  2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman

(1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman  ituangkan dalam Dokumen Elektronik.
(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:

  1. nomor perjanjian;
  2. tanggal perjanjian;
  3. identitas para pihak;
  4. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  5. jumlah pinjaman;
  6. suku bunga pinjaman;
  7. besarnya komisi;
  8. jangka waktu;
  9. rincian biaya terkait;
  10. ketentuan mengenai denda (jika ada);
  11. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
  12. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.
(5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

  1. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
  2. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
  3. besaran bunga pinjaman; dan
  4. jangka waktu pinjaman.

 

Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

(1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.

(2) Dokumen Elektronik wajib paling sedikit memuat:

  1. nomor perjanjian;
  2. tanggal perjanjian;
  3. identitas para pihak;
  4. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  5. jumlah pinjaman;
  6. suku bunga pinjaman;
  7. nilai angsuran;
  8. jangka waktu;
  9. objek jaminan (jika ada);
  10. rincian biaya terkait;
  11. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
  12. mekanisme penyelesaian sengketa.

(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

Mitigasi risiko yang harus dilakukan oleh penyelenggara fintech diatur didalam Pasal 21-24 PO OJK Nomor 77 Tahun 2016, yaitu :

  1. Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi
  2. Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  3. Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukanpertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  4. Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
  5. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi
    setiap Pemberi Pinjaman.
  6. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.

 

 

 

bplawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*