Sanksi bagi Pengusaha yang Mengabaikan Kewajiban Sertifikasi Halal

Sanksi bagi Pengusaha yang Mengabaikan Kewajiban Sertifikasi Halal

Semula, penerbitan sertifikasi halal dikendalikan secara utuh oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Namun, wewenang tersebut dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak tahun 2017. Hal itu terkait pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 oleh Presiden ke-6 RI.

Meski begitu, sanksi bagi pengusaha yang mengabaikan kewajiban sertifikasi halal tetap dilaksanakan. Tidak ada perubahan mengenai hal ini walaupun ada usulan hukuman pidana. Formula sanksi tetap mengacu pada Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

 

Sanksi bagi yang Melanggar Pasal 25

Secara umum, Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memaparkan tentang kewajiban pemegang sertifikat halal untuk menyematkan label halal pada produk. Selain itu, pun harus menjaga kehalalan, memperpanjang masa berlaku sertifikat, serta membedakan proses pembuatan produk halal dan tidak halal. Pelaku usaha juga wajib melapor jika ada pengubahan komposisi bahan baku.

Lalu, apa sanksinya kalau pemegang sertifikat melanggar pasal tersebut? Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, ada tiga jenis hukuman yang diberikan bagi pelanggar. Pertama, berupa peringatan tertulis. Kemudian, denda administratif dan pencabutan sertifikat halal.

Sanksi paling berat adalah dipidana maksimal 5 tahun dengan denda Rp2 miliar. Peraturan yang satu ini diatur lebih mendalam dalam Peraturan Menteri. Dari mulai prosedur pengenaan sanksi sampai persidangan.

 

 

Sanksi bagi yang Melanggar Pasal 26

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 26, setiap pengusaha wajib mencantumkan label tidak halal pada produk nonhalal. Adapun kriteria produk nonhalal dipaparkan di Pasal 18. Berikut ini bunyi Pasal 18 UU JPH :

“ (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

  1. bangkai;
  2. darah;
  3. babi; dan/atau
  4. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. “

Jadi, bagaimana sanksinya jika ada pelaku usaha yang melanggar? Berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2014, pelanggarnya akan dikenai sanksi teguran lisan, peringatan tertulis, dan denda administratif.

 

Sanksi bagi yang Melanggar Pasal 47

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur tentang produk halal dari luar negeri. Disebutkan bahwa, produk tersebut tidak perlu mengajukan sertifikasi halal ketika masuk ke Indonesia. Hal itu berlaku jika lembaga yang menghalalkan telah bekerja sama dengan Pemerintah RI.

Namun, produk halal dari luar negeri wajib mendaftar di BPJPH sebelum beredar. Jika ketentuan ini dilanggar, pelakunya akan dikenai sanksi administratif. Artinya, semua produk tersebut dilarang beredar atau ditarik dari pasaran.

 

Sanksi bagi yang Mencantumkan Logo Halal Palsu

Munculnya logo halal palsu cukup meresahkan masyarakat. Apalagi, baru-baru ini BPOM menemukan beberapa produk yang mengandung minyak babi. Padahal, aturan mengenai pemasangan logo sudah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Isinya tentang label dan iklan pangan.

Semisal, pada Pasal 10 PP Nomor 69 Tahun 1999 yang mewajibkan bagi pelaku usaha untuk menyatakan kehalalan produk pangan dengan menyematkan label halal. Jika pengusaha melanggar peraturan tersebut, dalam Pasal 61 disebutkan ada sanksi administratif. Pun sanksi berupa penarikan izin edar di pasaran hingga denda Rp50 juta.

Sanksinya cukup berat, bukan? Karena itu, pakailah label halal asli yang dikeluarkan oleh BPJPH.

Itulah ulasan tentang sanksi bagi pengusaha yang mengabaikan kewajiban sertifikasi halal. Untuk konsultasi hukum maupun pendampingan sertifikasi halal, Anda bisa membuka situs web bplawyers.

 

Baca juga: Pentingnya Konsultan Hukum dalam Pendampingan Sertifikasi Halal

 

 

bplawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*