Kelebihan Arbitrase Yang Jarang Diketahui

KELEBIHAN-ARBITRASE-YANG-JARANG-DIKETAHUI

Berdasarkan pengalaman menangani perkara-perkara arbitrase, terdapat beberapa kelebihan yang sering kali tidak dapat diperoleh saat penyelesaian suatu sengketa diselesaikan melalui peradilan umum, yaitu:

Beracara di Arbitrase dari Segi Hukum Acara Lebih Fleksibel Namun Tetap Dalam Koridor Hukum yang Ada

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”). Namun Majelis Arbiter yang memimpin proses persidangan lebih fleksibel dalam menentukan agenda persidangan dengan disesuaikan oleh kepentingan para pihak yang berperkara.

Selengkapnya

Prosedur Mendaftarkan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri

blog-bplawyers

Putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Namun jika tidak dilaksanakan, maka untuk melakukan eksekusi dengan bantuan pengadilan, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki kekuatan eksekutorial

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), suatu putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding). Hal tersebut menjadi salah satu karakteristik penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase yang membedakannya dengan penyelesaian melalui jalur litigasi pada umumnya.

Selengkapnya

Kenapa MK Membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase?

blog-bplawyers

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) dinilai MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase kini seakan menjadi langkah yang umum diambil oleh para pihak tidak puas terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun pembatalan inipun hanya dapat dilakukan secara limitatif atas dasar Pasal 70 UU Arbitrase.

Walau demikian, spiritnya, merujuk Pasal 60 UU Arbitrase, Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam penjelasan Pasal 60 Arbitrase ditegaskan kembali bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Selengkapnya

Pertimbangan MK Dalam Membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase

blog-bplawyers

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali menjadi tonggak terjadinya perubahan dinamika perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui putusannya No.15/PUU-XII/2014, MK telah memberikan angin segar bagi para pencari keadilan, yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase.

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan arbitrase tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30/1999“) secara limitatif telah mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan atas putusan arbitrase untuk meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.

Selengkapnya

Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

banner-blog-bplawyers
Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Di samping berbagai kelebihan dari penyelesaian sengketa di arbitrase, yang menurut saya menjadi keunggulan adalah arbitrer pemeriksa perkara adalah ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang usaha yang di persengketakan.

Berbeda dengan sidang perdata di tingkat pengadilan negeri, dalam proses arbitrase didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase disertai dengan permohonan penunjukkan arbitrer yang akan dipilih oleh pemohon untuk menangani sengketa di arbitrase hingga bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon untuk mendukung permohonannya (statement of claim).

Selengkapnya