Pergeseran Kedudukan Antara Putusan Arbitrase Internasional Dan Putusan Arbitrase Nasional

PERGESERAN-KEDUDUKAN-ANTARA-PUTUSAN-ARBITRASE-INTERNASIONAL-DAN-PUTUSAN-ARBITRASE-NASIONAL

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) menganut asas teritorial dalam menentukan apakah suatu putusan arbitrase termasuk dalam putusan arbitrase nasional atau internasional. Dalam Pasal 1 butir 9 UU Arbitrase, telah ditentukan sebagai berikut:

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”

Selengkapnya

Apakah Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase?

Apakah-Perkara-Perbuatan-Melawan-Hukum-Dapat-Diselesaikan-Melalui-Arbitrase

Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase), tidak memberikan pembatasan hanya perkara wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sehingga dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dengan suatu perjanjian yang mengikat para pihak tentunya dapat juga diselesaikan melalui arbitrase.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Arbitrase, yaitu:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Selengkapnya

Adakah Upaya Hukum Terhadap Putusan Pembatalan Arbitrase?

ADAKAH-UPAYA-HUKUM-TERHADAP-PUTUSAN-PEMBATALAN-ARBITRASE

Permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan hal yang umum diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara arbitrase. Dalam beberapa perkara, hal ini dilakukan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Tentunya permohonan pembatalan tersebut harus diajukan atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”)

Namun ada kalanya putusan dari permohonan pembatalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak pemohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, dengan adanya putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Lalu dalam penjelasan Pasal 72 ayat (4) tersebut dinyatakan, yang dimaksud dengan “Banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Selengkapnya

Kelebihan Arbitrase Yang Jarang Diketahui

KELEBIHAN-ARBITRASE-YANG-JARANG-DIKETAHUI

Berdasarkan pengalaman menangani perkara-perkara arbitrase, terdapat beberapa kelebihan yang sering kali tidak dapat diperoleh saat penyelesaian suatu sengketa diselesaikan melalui peradilan umum, yaitu:

Beracara di Arbitrase dari Segi Hukum Acara Lebih Fleksibel Namun Tetap Dalam Koridor Hukum yang Ada

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”). Namun Majelis Arbiter yang memimpin proses persidangan lebih fleksibel dalam menentukan agenda persidangan dengan disesuaikan oleh kepentingan para pihak yang berperkara.

Selengkapnya