Apakah Benar Pemutusan Hubungan Kerja Hanya Dapat Dilakukan Oleh Pihak Perusahaan ?

Apakah-Benar-Pemutusan-Hubungan-Kerja-Hanya-Dapat-Dilakukan-Oleh-Pihak-Perusahaan

Pemahaman masyarakat luas terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan merupakan hal yang keliru. Jika merujuk pada UU Ketenagakerjaan PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dengan perusahaan. Dengan demikian PHK dapat terjadi karena adanya inisatif dari pihak perusahaan atau pihak karyawan yang bersangkutan.

Baik yang dilakukan oleh pihak karyawan ataupun perusahaan, PHK tetap harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaa) dan Peraturan Perusahaan yang berlaku. Dalam hal PHK diawali dengan adanya permohonan pengunduran diri dari pihak karyawan maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan yang berlaku.

Selengkapnya

Tips Memilih Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

blog-bplawyers

Dalam rezim hubungan industrial, maka berlaku asas lex specialist derogat lex generalis.

Kadang masih saja ada advokat yang berpegang bahwa setiap gugatan tunduk dalam rezim HIR. Sehingga, dalam mengajukan gugatan, kompetensi relatif dari pengadilan didasarkan pada domisili dari Tergugat. Artinya, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang berada pada yurisdiksi Tergugat.

Bicara tentang kompetensi relatif suatu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terkait gugatan perselisihan hubungan industrial, ketentuan Pasal 81 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (”UU No. 2/2004”), telah secara tegas menyatakan:

Selengkapnya