4 Jenis Perselisihan Hubungan Kerja Yang Harus Anda Ketahui

4-Jenis-Perselisihan-Hubungan-Kerja-Yang-Harus-Anda-Ketahui

Sebenarnya ada pembatasan terhadap hal yang menjadi perselisihan hubungan kerja. Tidak semua hal dapat diperselisihkan. Misalnya, mutasi merupakan hak dari perusahaan. Jika ada karyawan yang merasa keberatan dan mangkir dari tugasnya, jika lebih dari 5 hari karyawan tidak bekerja, maka dianggap mengundurkan diri.

Jangan sampai perusahaan malah terjebak dengan keberatan karyawan terkait mutasi. Jika persoalan tersebut berusaha diselesaikan melalui musyawarah bahkan hingga melibatkan pihak ketiga (tripartit), maka justru akan dinilai menjadi perselisihan hubungan kerja. Lebih jauh, hal tersebut berpotensi menjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan hubungan Industrial. Padahal, ini tidak termasuk dalam 4 jenis perselisihan hubungan industrial yang harus diselesaikan di pengadilan.

Selengkapnya

Apakah Benar Pemutusan Hubungan Kerja Hanya Dapat Dilakukan Oleh Pihak Perusahaan ?

Apakah-Benar-Pemutusan-Hubungan-Kerja-Hanya-Dapat-Dilakukan-Oleh-Pihak-Perusahaan

Pemahaman masyarakat luas terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan merupakan hal yang keliru. Jika merujuk pada UU Ketenagakerjaan PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dengan perusahaan. Dengan demikian PHK dapat terjadi karena adanya inisatif dari pihak perusahaan atau pihak karyawan yang bersangkutan.

Baik yang dilakukan oleh pihak karyawan ataupun perusahaan, PHK tetap harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaa) dan Peraturan Perusahaan yang berlaku. Dalam hal PHK diawali dengan adanya permohonan pengunduran diri dari pihak karyawan maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan yang berlaku.

Selengkapnya

Dewan Komisaris Tidak Dapat Sepenuhnya Lepas Tangan Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan

Dewan-Komisaris-Tidak-Dapat-Sepenuhnya-Lepas-Tangan-Dalam-Kepailitan-Suatu-Perusahaan

Dewan Komisaris selaku pihak pengawas dalam suatu perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya ketika perusahaan dinyatakan pailit.

Peran dan tugas utama dewan komisaris dalam suatu perusahaan (perseroan terbatas) yaitu melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan dan pengurusan perusahaan serta memberikan nasihat kepada pihak direksi. Ketika tanggung jawab tersebut dilalaikan, tidak menutup kemungkinan akan ikut diminta bertanggung-jawab untuk menanggung kerugiannya. Hal tersebut berlaku juga dalam proses kepailitan.

Selengkapnya

Panduan Likuidasi Perusahaan Yang Harus Anda Tahu

blog.bplawyers.co.id
Likuidasi Perusahaan

Likuidasi Perusahaan

Likuidasi Perusahaan

UU Perseroan Terbatas menetapkan beberapa hal yang dapat menyebabkan bubarnya suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”), salah satunya yaitu likuidasi berdasarkan  keputusan para pemegang saham.

Direksi selaku pengurus dan pihak yang berwenang mewakili Perseroan dapat mengajukan usulan kepada para pemegang saham untuk melakukan pembubaran perseroan. Atas dasar adanya usulan tersebut para pemegang saham akan menyelenggarakan dan memutus hal tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Jika RUPS menyetujui rencana pembubaran Perseroan maka akan ditunjuk likuidator yang akan memimpin jalannya proses likuidasi tersebut. Direksi dapat ditunjuk sebagai likuidator. Namun tidak menutup kemungkinan RUPS menunjuk pihak lain sebagai likuidator. Dalam beberapa proses likuidasi yang kami tangani, lawyer di kantor kami juga bertindak sebagai likuidator untuk memudahkan Klien dalam proses likuidasi.

Selengkapnya

Bolehkah PHK Karyawan Karena Main Pokemon?

blog-bplawyers
blog bplawyers

blog.bplawyers.co.id

Apakah direksi dapat mengeluarkan peraturan baru melalui surat keputusan direksi tentang pelanggaran bagi karyawan yang bermain game pokemon selama jam kerja?

Jawaban

Perusahaan, dalam hal ini diwakili oleh Direksi, berwenang untuk mengeluarkan aturan yang berlaku mutlak bagi seluruh karyawan. Aturan tersebut diterbitkan agar karyawan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya proses bekerja sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut.

Aturan-aturan tersebut umumnya termuat dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang mana berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 (sepuluh) orang wajib untuk membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Selengkapnya