Hal-Hal Berikut Dapat Mengakibatkan Perjanjian Anda Berakhir

HAL-HAL-BERIKUT-DAPAT-MENGAKIBATKAN-PERJANJIAN-ANDA-BERAKHIR

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kecuali jika di kemudian hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali jika adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Atau dapat juga disebabkan adanya alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) setidaknya mengatur terdapat 10 alasan berakhirnya (hapus) suatu perjanjian, yaitu:

Selengkapnya

Jaminan Perorangan Merupakan Salah Satu Pilihan Jaminan Yang Dapat Anda Pergunakan

JAMINAN-PERORANGAN-MERUPAKAN-SALAH-SATU-PILIHAN-JAMINAN-YANG-DAPAT-ANDA-PERGUNAKAN

Dalam setiap perjanjian kredit pihak debitor (pihak yang berutang) akan dibebankan kewajiban untuk menyediakan jaminan pelunasan utang yang dimiliki untuk diserahkan kepada pihak kreditor. Jaminan itu sendiri ada 2 macam bentuk yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Ketika pihak debitor tidak memiliki barang atau aset berharga yang dapat dibebankan jaminan kebendaan (hak tanggungan, fidusia, gadai atau hipotek), maka jaminan perorangan atau penanggunang dapat dijadikan solusi terbaik.

Jaminan perorangan atau penanggungan (borgtocht) berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:
Suatu bentuk persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor tersebut tidak memenuhi perikatannya.

Selengkapnya

Bagaimana Menentukan Forum Arbitrase Yang Tepat Dalam Suatu Perjanjian ?

BAGAIMANA-MENENTUKAN-UPAYA-PENYELESAIAN-DALAM-SUATU-PERJANJIAN

Dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas Kebebasan Berkontrak (pacta sunt servada) sebagaimana dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mana maksudnya adalah para pihak yang telah bersepakat bebas untuk menentukan hal-hal terkait kesepakatannya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma – norma yang berlaku di masyarakat seperti kesusilaan dan ketertiban umum. Salah satunya termasuk bebas untuk menentukan pilihan forum penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian tersebut.

Selengkapnya

Bagaimana Mekanisme Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase?

BAGAIMANA-MEKANISME-PERMOHONAN-PEMBATALAN-PUTUSAN-ARBITRASE

Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) dimungkinkan untuk diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara melalui mekanisme mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Walaupun terdapat pembatasan waktu yaitu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diterima, namun proses perkara tetap menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Het Indische Reglement (HIR). Dalam proses persidangan permohonan tersebut para pihak dalam perkara dipanggil secara sah dan patut untuk diperiksa dan dimintakan tanggapannya atas permohonan pembatalan yang diajukan pemohon.

Selengkapnya